Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bengkulu Kelas IA

Jl. S.Parman No.5 Kel. Padang Jati Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu

e-Court

E-Skum

E-Learning Mahkamah Agung Republik Indonesia

Evaluasi SIPP

Komunikasi Data Nasional

Sistem Informasi Kepegawaian

Portal Sistem Informasi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Bengkulu

website sistem informasi pengawasan



1

Berita Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berita Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berikut ini adalah berita terbaru Mahkamah Agung Republik Indonesia

  • Berita Terbaru Mahkamah Agung

    • Rapat Koordinasi Penanganan Perkara Pilkada

      jakarta " Humas: Wakil Ketua Mahkamah Agung (ma) Bidang Non Yudisial, Dr. Sunarto, S.h., M.h Yang Sekaligus Merangkap Sebagai Plt. Wakil Ketua Ma Bidang Yudisial Membuka Acara Rapat Koordinasi Persiapan Menghadapi Perkara Gugatan Atas Sengketa Tata Usaha Negara (tun) Di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Dan Mahkamah Agung, Kamis (17/9/2020) Di Command Center Ma.

      rapat Ini Dipimpin Oleh Dr. H. Yulius, S.h., M.h Dan Dihadiri Para Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung, Panitera Ma, Panitera Muda Tata Usaha Negara, Dirjen Badilmiltun Ma Yang Hadir Secara Fisik, Serta Para Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Dan Hakim Tinggi Tata Usaha Negara (medan, Makassar, Jakarta Dan Surabaya) Yang Hadir Secara Virtual.

      plt. Wakil Ketua Ma Bidang Yudisial, Dr. Sunarto, S.h., M.h Dalam Sambutannya Mengingatkan Bahwasanya Perlu Segera Melakukan Persiapan-persiapan Dalam Menyongsong Adanya Pilkada, Pemilihan Bupati, Gubernur, Wali Kota Serta Para Wakilnya Yang Terkadang Memunculkan Sengketa. Walaupun Ini Bukan Hal Baru Yang Dilakukan, Jangan Anggap Sebagai Rutinitas Karena Ini Ada Nuansa Politiknya Bukan Seperti Perkara Sehari-hari. Terkadang Bisa Mengganggu Citra Badan Peradilan Tata Usaha Negara. Dr. Sunarto. S.h., M.h Juga Berpesan Untuk Selalu Menjaga Kesehatan Karena Kesehatan Merupakan Hal Yang Utama Dan Tentunya Agar Tetap Mematuhi Protokol Kesehatan Untuk Memutus Rantai Penyebaran Covid-19. (rs/haa/pn)

    • Ketua Kamar Pidana Membuka Rapat Pleno Finalisasi Rancangan Perma Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik

      jakarta " Humas : Kamis 10 September 2020. Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung Dr. Suhadi, Sh., Mh Membuka Secara Resmi Kegiatan Rapat Pleno Finalisasi Rancangan Peraturan Mahkamah Agung Ri Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik, Bertempat Di Double Tree Hotel Jakarta.

      acara Yang Di Hadiri Para Hakim Agung Kamar Pidana, Para Pejabat Eselon I Dan Ii Di Lingkungan Mahkamah Agung Ri Serta Para Ketua Pengadilan Negeri Se Dki Jakarta, Kegiatan Iniberlangsung Selama Tiga Hari Dan Tetap Menerapkan Protokol Kesehatan Covid " 19 Secara Penuh. (humas)

    • Plt Sekretaris Mahkamah Agung Meninjau Seleksi Kompetensi Bidang (skb) Pada Mahkamah Agung

      jakarta " Humas : Plt Sekretaris Mahkamah Agung Dr. Drs. Aco Nur, Sh., Mh Meninjau Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (skb) Pada Mahkamah Agung, Pada Hari Minggu,(6/9/2020), Bertempat Di Kantor Badan Kepegawaian Nasional Pusat. Acara Yang Berlangsung Selama Dua Hari Ini, Tetap Menerapkan Protokol Kesehatan Covid " 19. (humas)

    • Seminar Budaya Kerja Dan Implementasi Tata Nilai Mahkamah Agung

      jakarta " Humas: Mahkamah Agung (ma) Republik Indonesia Menggelar Seminar Secara Virtual Bertajuk Seminar Budaya Kerja Dan Implementasi Tata Nilai Mahkamah Agung (ma), Di Command Center Ma, Jumat (28/8/2020). Sekretaris Mahkamah Agung, A.s. Pudjoharsoyo, S.h., M.hum Dalam Pembukaan Seminar Mengatakan Tujuan Diadakannya Seminar Ini Ialah Untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (sdm) Yang Profesional Guna Mewujudkan Visi Mahkamah Agung Yaitu Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung Sehingga Dapat Memberikan Pelayanan Hukum Dan Peradilan Secara Cepat, Tepat, Transparan, Akuntabel Dan Profesional Kepada Masyarakat Pencari Keadilan.

      dalam Upaya Mendukung Pelaksanaan Reformasi Tersebut, Diperlukan Budaya Kerja Berupa Sikap Dan Perilaku Individu-individu Yang Didasari Atas Nilai-nilai Organisasi Yang Diyakini Kebenarannya Dan Telah Menjadi Kebiasaan Dalam Melaksanakan Tugas Dan Fungsi Dalam Menjalankan Pekerjaan Sehari-hari Di Lingkungan Ma Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, Tambah Sekretaris Ma.

      wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Dr. Sunarto, S.h., M.h Membuka Acara Seminar Ini Dengan Mengutip Kalimat Ketua Mahkamah Agung New Jersey Arthur T. Vanderbilt, The Best Organization Of The Courts Will Be Ineffective, If The Judges Who Man It Are Lacking The Necessary Qualifications Organisasi Pengadilan Yang Baik Tidak Akan Efektif Jika Hakim Yang Mengelolanya Kurang Memiliki Kualifikasi Yang Diperlukan.

      visi Ma Tahun 2010-2035 Adalah Mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung. Salah Satu Cirinya Yaitu Dengan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Yang Kompeten Dengan Kriteria Obyektif Sehingga Tercipta Personil Peradilan Yang Berintegritas Dan Profesional. Untuk Mencapai Kondisi Tersebut, Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 Mengamanatkan Agar Pengelolaan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung Dilakukan Berbasis Kompetensi Agar Dapat Dicapai Desain Organisasi Berbasis Kinerja Dan Pada Akhirnya Dapat Memberikan Pelayanan Prima Kepada Pengguna Peradilan, Ucap Wakil Ketua Ma Bidang Non Yudisial.

      lebih Lanjut Ia Menambahkan, Salah Satu Area Perubahan Yang Menjadi Tujuan Reformasi Birokrasi Berdasarkan Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2035 Adalah Pola Pikir (mindset) Dan Budaya Kerja (culture Set). Dalam Perpres No.81 Tahun 2010 Terdapat Delapan Area Perubahan Yang Menjadi Tujuan Tujuan Reformasi Birokrasi Meliputi Seluruh Aspek Manajemen Pemerintahan Yaitu: Organisasi, Tata Laksana, Peraturan Perundang-undangan, Sumber Daya Manusia Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas, Pelayanan Publik Dan Pola Pikir (mind Set).

      seminar Ini Menghadirkan Dr. Ary Ginanjar Agustian, Founder Esq Group Sebagai Pembicara Dan Dihadiri Para Pejabat Eselon I Ma, Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding Seluruh Indonesia, Pejabat Eselon Ii Ma, Para Sekretaris Dan Panitera Pengadilan Tingkat Banding Seluruh Indonesia Baik Yang Mengikuti Secara Fisik Maupun Melalui Zoom Meeting. Acara Ini Juga Disaksikan Melalui Live Streaming Youtube Mahkamah Agung. (rs/haa/pn).

    • Mahkamah Agung Gelar Dialog Internasional

      jakarta " Humas: Mahkamah Agung (ma) Republik Indonesia (ri) Dalam Rangka Memperingati Hari Ulang Tahun (hut) Ke-75 Ma Menyelenggarakan Dialog Internasional: Tantangan Dan Peran Peradilan Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Pascakrisis Di Command Center Ma, Kamis (27/8/2020). Kegiatan Ini Merupakan Kerja Sama Antara Mahkamah Agung Dengan Kementerian Keuangan (kemenkeu) Ri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Dan Pemerintah Australia.

      wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Dr. Sunarto, S.h., M.h, Sekaligus Ketua Panitia Pelaksana Menyampaikan Bahwasanya Pandemi Covid-19 Ini Juga Berdampak Pada Pertumbuhan Ekonomi, Hingga Berbagai Negara Menghadapi Resesi, Oleh Sebab Itu Mahkamah Agung Telah Membuat Kebijakan-kebijakan Yang Inovatif Untuk Menyelesaikan Perkara Persidangan Di Tengah Pandemi Ini.

      Dr. H. M. Syarifuddin, S.h., M.h, Ketua Mahkamah Agung Dalam Sambutannya Menyampaikan, Lembaga Peradilan Harus Bekerja Bahu-membahu Dengan Semua Elemen Lembaga Negara Lain Agar Pertumbuhan Ekonomi Tetap Berputar Dan Agenda-agenda Untuk Kesejahteraan Tetap Dapat Dijalankan.

      selama Pandemi Covid-19, Pemerintah Telah Berusaha Menyeimbangkan Penanganan Pandemi Bersamaan Dengan Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional Sebagai Dampak Pandemi Dengan Menerbitkan Sejumlah Peraturan Seperti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penangan Covid-19 Dan Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-undang, Ucap Ketua Ma.

      lebih Lanjut, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, S.e., M.sc., Ph.d Mengatakan, Seluruh Dunia Sedang Menghadapi Ketidakpastian Dalam Menghadapi Pandemi Ini. Di Tengah Menghadapi Covid-19 Dan Dampaknya, Pemerintah Telah Melakukan Pemulihan-pemlihan Ekonomi Seperti Bidang Kesehatan, Bantuan Sosial Dan Langkah-langkah Langsung Lainnya Di Bidang Usaha Kecil Menengah. Saat Krisis Ekonomi Terjadi, Kepastian Hukum Sangat Penting Untuk Merespon Dampak Ke Depan Agar Bisa Diatasi Lebih Tepat.

      dialog Internasional Ini Juga Diikuti Oleh Kuasa Usaha Kedutaan Besar Australia, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Ri, Hakim Agung Kamar Perdata Mahkamah Agung Ri, Hakim Agung Mahkamah Agung Singapura, Federal Court Of Australia, Para Pejabat Eselon I Dan Ii Di Lingkungan Ma, Wakil Ketua Kpk, Wakil Ketua Kejaksaan Agung, Serta Para Guru Besar Dari Berbagai Disiplin Ilmu. (rs/haa/pn)