Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri / PHI / TIPIKOR Bengkulu Kelas IA

Jl. Sungai Rupat - Pagar Dewa, Kota Bengkulu

e-Court

E-Skum

E-Learning Mahkamah Agung Republik Indonesia

Evaluasi SIPP

Komunikasi Data Nasional

Sistem Informasi Kepegawaian

Portal Sistem Informasi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Bengkulu

website sistem informasi pengawasan



1

Sosialisasi Kewajiban Pendaftaran Perkara Perdata Melalui E-Court dan Pelayanan Eraterang

Sosialisasi Kewajiban Pendaftaran Perkara Perdata Melalui E-Court dan Pelayanan Eraterang

Selasa, Tanggal 16 Juli 2019 Pengadilan Negeri Bengkulu melaksanakan Sosialisasi Aplikasi e-Court dan Pelayanan Eraterang dengan mengundang para Advokat/Pengacara. Sosialisasi Ecourt dilaksanakan di Ruang Sidang Tipikor Pengadilan Negeri Bengkulu, dimulai pada pukul 09.00 WIB dengan Pembicara Bapak Riza Fauzi, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, Bapak Marolop Simamora,SH.,MH selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu dan Bapak Ramdhani,SH Selaku Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu yang memberikan sosialisasi dasar hukum Ecourt yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara secara Elektronik dan Aplikasi Eraterang, Sdr. Rahmat Febrianto,S.Kom dan Sdr. Zakki Nashri,SH., sebagai penyampai materi tutorial Aplikasi e-Court, dan Sdri. Riza Noplaily,S.Kom,MH sebagai pembawa acara dan Notulen Sdri. Agustia.

Dalam acara Sosialisasi Ecourt untuk Advokat di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut dihadiri pula oleh bagian Kepaniteraan Perdata dan Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan.

 

E-Court merupakan bentuk reformasi Mahkamah Agung Republik Indonesia di bidang teknologi informasi dalam sistem peradilan. Sebelumnya Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik. PERMA tersebut memberikan payung hukum bagi implementasi aplikasi E-Court. PERMA Nomor 3 Tahun 2018 sudah memungkinkan pengiriman berkas yang tidak hanya terbatas pada berkas gugatan, namun juga terhadap surat jawaban berupa replik, duplik, dan kesimpulan serta digunakan untuk pemanggilan para pihak secara elektronik. Sedangkan untuk proses pembuktian masih harus dilakukan dengan sistem konvensional atau manual, melalui persidangan langsung dihadapan Majelis Hakim.

Para Advokat/Pengacara mengikuti sosialisasi dengan sangat antusias dan mengutarakan beberapa pertanyaan pada sesi tanya jawab. Dalam materi tersebut disampaikan pula kepada para Advokat bahwa untuk dapat menggunakan E-Court diwajibkan memiliki 3 (tiga) syarat, yaitu: harus mempunyai KTP, Kartu Advokat dan Berita Acara Sumpah yang sah dan legal yang diterbitkan oleh Pengadilan Tinggi dimana para Advokat/Pengacara tersebut disumpah. Perkembangan Teknologi Informasi yang pesat di era sekarang ini telah memaksa setiap orang untuk terus belajar mengikuti perkembangan yang ada. Begitupun dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terus berinovasi dalam melakukan perubahan administrasi di pengadilan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi.

Para Advokat/Pengacara sebagai pengguna aplikasi e-Court terlebih dahulu harus melakukan registrasi pada laman https://ecourt.mahkamahagung.go.id dan melengkapi data serta mengunggah dokumen yang dibutuhkan dan menunggu data yang nantinya akan diverifikasi terlebih dahulu oleh Pengadilan Tingkat Banding. Setelah data pengguna terverifikasi maka pengguna bisa melakukan Pendaftaran Gugatan secara online melalui Aplikasi e-Court.