Get Adobe Flash player
STATISTIK

Warning: Creating default object from empty value in /home/pnbengku/public_html/modules/mod_stats/helper.php on line 106
Kunjungan : 254343
INFO MA - RI

Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

Selengkapnya...
 
Disiplin Kerja Hakim dan PNS di MA dan Badan Peradilan dibawahnya (SK KMA 071 Th 2008)
Selengkapnya...
 
Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri dilingkungan MA dan Badan Peradilan dibawahnya (SK KMA 070 Th 2008)
Selengkapnya...
 
PENGADUAN ONLINE
Untuk mengunjungi halaman ini, kami akan menghubungkan anda dengan website Sistem Informasi dan Pengaduan Online Mahkamah Agung RI.
PENCARIAN

DAFTAR PERKARA

PIDANA
PERDATA GUGATAN
PERDATA PERMOHONAN
PERDATA PHI
TIPIKOR

LAPORAN PERKARA

PIDANA
PERDATA
P H I
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG RI
NOMOR : 070 / KMA / SK / V / 2008
 
TENTANG
 
TUNJANGAN KHUSUS KINERJA PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG
DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA
ETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
 
Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dari Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, maka dipandang perlu untuk menetapkan tunjangan khusus kinerja pegawai negeri di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
 
Mengingat :
1.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098), sebagaimana telah sepuluh kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota TNI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4093) sebagaimana telah empat kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4094) sebagaimana telah empat kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26);
10. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tunjangan Panitera pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer;
11. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI;
12. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum bagi Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2007 tentang Tunjangan Panitera;
15. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2007 tentang Tunjangan Juru Sita dan Juru Sita Pengganti;
16. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
17. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural di lingkungan Organisasi Tentara Nasional Indonesia;
18. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;
19. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/018/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;
20. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Mahkamah Agung RI.
 
Memperhatikan :
1. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S­218/MK.02/2008 tanggal 8 Mei 2008, perihal Persetujuan Konsep Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
2. Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor R/21/M.PAN/5/2008 tanggal 12 Mei 2008, perihal Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
3. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara RI No. K.26-30/V.58-7/22 tanggal 14 Mei 2008, perihal Persetujuan Konsep Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya
 
M E MU T U S K A N
 
Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG TENTANG TUNJANGAN KHUSUS KINERJA PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA
 
Pasal 1
Dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
 
Pasal 2
Kepada seluruh Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, yang pada saat berlakunya Keputusan Ketua Mahkamah Agung ini selain penghasilan yang berhak diterima menurut peraturan perundang-undangan, diberikan tunjangan khusus kinerja setiap bulan.
 
Pasal 3
(1) Besarnya Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung ini.
(2) Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum adanya penilaian lebih lanjut dari Tim Kerja Reformasi Birokrasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dibayarkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2008.
(3) Besarnya Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberlakukan setelah adanya penetapan penilaian tentang pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya oleh Tim Kerja Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2008.
 
Pasal 4
Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), diberikan terhitung mulai tanggal 1 September 2007.
 
Pasal 5
Pajak Penghasilan atas Tunjangan Khusus Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Tahun Anggaran yang bersangkutan.
 
Pasal 6
Tunjangan Khusus Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Keputusan Ketua Mahkamah Agung ini tidak diberikan kepada :
a. Pegawai Negeri yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/pekerjaan/ jabatan tertentu pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, karena diberhentikan untuk sementara (skorsing), atau diberhentikan dalam proses banding ke Badan Pertimbangan Kepegawaian;
b. Pegawai Negeri yang diberhentikan dari jabatan/pekerjaannya;
c. Pegawai Negeri yang diperbantukan pada badan/instansi lain;
d. Pegawai Negeri yang sedang menjalani cuti besar atau cuti diluar tanggungan negara atau bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
e. Pegawai Negeri yang dijatuhi hukuman disiplin kecuali, hukuman disiplin tingkat ringan jenis tegoran lisan.
 
Pasal 7
Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung ini akan diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Mahkamah Agung.
 
Pasal 8
Keputusan Ketua Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
 
Salinan Keputusan ini di sampaikan kepada :
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan.
 
 
(file ini diambil dari Website Mahkamah Agung yang telah diedit kedalam bentuk txt secara utuh. File asli dapat diunduh disini)
 
KALENDER
INTERNAL LINK

 

 

 

 

EXTERNAL LINK