Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri / PHI / TIPIKOR Kelas IA Bengkulu

Jl. Sungai Rupat - Pagar Dewa, Kota Bengkulu

E-Learning Mahkamah Agung Republik Indonesia

Komunikasi Data Nasional

Sistem Informasi Kepegawaian

Portal Sistem Informasi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Bengkulu

website sistem informasi pengawasan

Berita Badan Peradilan Umum

Berita Badan Peradilan Umum

Berikut ini adalah berita terbaru Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia.

berisikan tentang Informasi Berita dan Informasi Pengumuman dari Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung.

  • Berita Informasi Badan Peradilan Umum (Badilum)

    • Inovasi Kepaniteraan Ma: Kini Setor Biaya Perkara Kasasi/pk Dapat Menggunakan Rekening Virtual

      jakarta | Panitera Mahkamah Agung Telah Membuat Kebijakan Inovatif Terkait Metode Penyetoran Biaya Perkara Kasasi/peninjauan Kembali/hak Uji Materiil. Jika Sebelumnya Penyetoran Biaya Perkara Dikirim Ke Nomor Rekening Penampung (pooling Account) Maka Kini Penyetoran Tersebut Dilakukan Dengan Rekening Virtual Yang Terhubung Ke Rekening Penampung.  Seperti Halnya Di Dunia E-commerce,  penggunaan Rekening Virtual  dalam Pembayaran Biaya Perkara, Memungkinkan Mahkamah Agung Mengetahui Secara Akurat Semua  Informasi Yang Terkait Dengan  Pemohon Kasasi Selaku Pengirim Uang, Seperti: Nama Pemohon Kasasi, Nomor Perkara, Asal Pengadilan.

      kebijakan Tersebut Tertuang Dalam Surat Bernomor 2167/pan/ku.00/8/2017 Tanggal 23 Agustus 2017 Yang Ditujukan Kepada Seluruh Ketua Pengadilan Tingkat Banding Dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Se-indonesia, Termasuk Ketua Pengadilan Pajak.

      pihak Yang Mengajukan Permohonan Upaya Hukum Kasasi/peninjauan Kembali/ Dalam Perkara Perdata, Perdata Khusus, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Serta Permohonan Hak Uji Materiil Harus Diarahkan Oleh Pengadilan Untuk Membayar Biaya Perkara Melalui Rekening Virtual (virtual Account)., Tulis Panitera Dalam Suratnya.

      rekening Virtual (virtual Account) Dibuat Oleh Pengadilan Untuk Setiap Pemohon Upaya Hukum  secara Unik Menggunakan Aplikasi Direktori Putusan Mahkamah Agung. Rekening Virtual Yang Di-generate Oleh Aplikasi Direktori Putusan Ini Terdiri Dari 16 Angka  Yang Terdiri Dari  Empat Angka Pertama Sebagai Kode Rekening Virtual  Di Bni Dan  Virtual Id Yang Terhubung Dengan  Rekening Giro Biaya Perkara (179179175)  dan Dua Belas Angka Sisanya Merupakan Kombinasi Antara Kode Satker, Nomor Perkara, Bulan Dan Tahun Putus Serta Kode Pihak  Yang Mengajukan Upaya Hukum. 

      pemberitahuan Nomor Rekening Virtual Disampaikan Oleh Sistem Bni E-collection Melalui E-mail Yang Didaftarkan Pada Form Generator Va Di Aplikasi Direktori Putusan.   Selain  Diberitahukan Melalui E-mail, Nomor Rekening Virtual Juga Dapat Di Cetak Di Halaman Aplikasi Direktori Putusan. Dalam Pemberitahuan Tersebut, Disebutkan Juga Jumlah Nominal Yang Harus Dibayarkan Dan Waktu Jatuh Tempo Pembayaran. Jika Waktu Jatuh Tempo Terlampaui Sedangkan Pembayaran Belum Dilakukan, Maka  Harus Dibuat Nomor Rekening Virtual Yang Baru.

      penyetoran Biaya Perkara Ke Nomor Rekening Virtual Yang  Telah Dibuat Oleh Pengadilan Dapat Dilakukan Melalui  Counter Bank, Atm  Atau Mobil Banking Dari Semua  Bank. Perlu Diingat, Penyetoran Harus Dilakukan Sebelum Waktu Jatuh Tempo Yang Tertera Dalam Lembar Tagihan Yang Telah Dikirim Via E-mail.

      apabila  Pembayaran Telah Berhasil Dilakukan, Maka Sistem Bni E-collection Akan Memberikan Notifikasi Melalui Surat Elektronik  Yang Didaftarkan.  Mengenai Notifikasi Ini, Sistem Secara Otomatis Didesain Untuk Mengirimkan Ke E-mail Pengadilan Tingkat Pertama Tempat Permohonan Upaya Hukum Didaftarkan Dan E-mail Kepaniteraan. Pada Saat Rekening Giro Penampung Biaya Perkara Menerima Setoran,  Secara Real Time Sistem Informasi Perkara Mahkamah Agung Akan Mendapat Notifikasi  Bahwa Telah Ada Setoran Biaya Perkara Yang Disertai Informasi Nama Pihak  Berperkara, Nomor Perkara, Nama Pengadilan, Jumlah Biaya Perkara Dan Jenis Upaya Hukum.

      panitera Ma Menegaskan Bahwa Apabila Penyetoran Biaya Perkara Telah Dilakukan Melalui Rekening Virtual Kepaniteraan Mahkamah Agung Maka Pengadilan Tidak Perlu Lagi Mengirimkan Copy Bukti Setor Biaya Perkara Sebagaimana Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 1661/pan/ot.00/9/2016 Tanggal 20 September 2016.

      sementara Itu, Apabila Rekening Virtual Tidak Dapat Dibuat Karena Adanya Gangguan Sistem Atau Koneksi Internet, Sementara Tenggang Waktu Upaya Hukum Akan Segera Berakhir, Maka Penyetoran Biaya Kembali Ke Cara Lama Yakni Transfer Ke Rekening Kepaniteraan Mahkamah Agung Pada Bni Syariah Dengan Nomor Rekening  179179175. Pengadilan Pun Harus Menyampaikan Bukti Transaksi Sebagaimana Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 1661/pan/ot.00/9/2016 Tanggal 20 September 2016;

      alasan Pemanfaatan Va

      menurut Panitera Ma, Saat Ini, Penyetoran Biaya Perkara Dilakukan Dengan Cara Transfer Ke Rekening Giro Penampung Biaya Perkara Di Bni Syariah. Pengiriman Biaya Perkara Dilakukan Oleh  Pihak Berperkara Ketika Upaya Hukum Didaftarkan Atau Dikirimkan Oleh Pengadilan Ketika Pemberkasan Selesai. Dengan Prosedur Seperti Ini, Rekening Kepaniteraan Mahkamah Agung Akan Menerima Biaya Perkara  Sebelum Perkara Tersebut Diregistrasi Di Mahkamah Agung Bahkan Sebelum Berkas Perkara Diterima.

      keadaan Ini Menyulitkan Mahkamah Agung Untuk Mengidentifikasi Peruntukan Biaya Perkara Dengan Perkara Yang Akan Ditangani Di Mahkamah Agung. Kesulitan Ini Akan Bertambah Apabila Penyetoran Biaya Perkara Tanpa Disertai Informasi Perkara Yang Diajukan Upaya Hukum Antara Lain: Nomor Perkara Tingkat Pertama/banding Dan Nama Pihak Berperkara, Kata Panitera Ma.

      ketika Biaya Perkara Disetor Ke Rekening Kepaniteraan Mahkamah Agung, Maka Ia Akan Tercampur Dengan Biaya Untuk Perkara Yang Sedang Dalam Proses Pemeriksaan Dan  Sisa Biaya  Bagi Perkara Yang Sudah Selesai.  Mahkamah Agung Kesulitan Untuk Memilah Mana  Uang Untuk Perkara Yang Belum Diregister, Mana Uang Untuk Perkara Yang Sedang Dalam Proses Pemeriksaan Dan Mana Uang Untuk Perkara Yang Sudah Selesai. Kondisi Ini Dari Perspektif Pengelolaan Keuangan Merupakan Keadaan Yang Tidak Tertib.

      apalagi Saat Ini Kepaniteraan Mahkamah Agung Memaksimalkan Penggunaan Biaya Proses Untuk Percepatan Penanganan Perkara Melalui Kegiatan Koreksi Bersama, Rapat Di Luar Jam Kerja, Konsinyering Baca Berkas, Penggandaan Berkas Untuk Kepentingan Membaca Serentak, Dan Lain-lain. Penggunaan Biaya Tersebut Saat Ini Tanpa Memperhitungkan Apakah Uang Yang Digunakan Berasal Dari Biaya Perkara Yang  Sedang Diperiksa, Atau Dikoreksi, Imbuh Panitera Ma.

      oleh  Karena Itu, Badan Pemeriksa Keuangan (bpk) Memberikan Rekomendasi Kepada Panitera Mahkamah Agung Untuk Mencari Solusi Atas Persoalan Tersebut Sehingga Status Uang Perkara Yang Berada Dalam Rekening Bank Dapat Dipisahkan Berdasarkan Status Penyelesaian Perkara, Yaitu Perkara Yang Belum Terdaftar, Perkara Yang Sedang Dalam Proses Dan Perkara  Yang Sudah Dikirim Ke Pengadilan Pengaju. Rekomendasi Bpk Tersebut Dipertegas Oleh  Perintah Ketua Mahkamah Agung Nomor 23.a/kma/hk.01/iv/2015 Tanggal 15 April 2015.

      untuk Menindaklanjuti  Rekomendasi Bpk Tersebut, Panitera Mahkamah Agung Menerbitkan Surat Nomor  1393/pan/ot.00/9/2015  Dan Surat Nomor  1661/pan/ot.00/9/2016 Tanggal  20 September 2016  Yang Ditujukan Kepada Seluruh Pengadilan Tingkat Pertama. Kedua Surat Tersebut Pada Pokoknya Meminta Agar Pengadilan Tingkat Pertama Mengirimkan Copy Bukti Setor Biaya Perkara Dilengkapi Dengan Informasi Nomor Perkara Pengadilan Tingkat Pertama Dan Banding Serta Nama Pihak Berperkara Paling Lama 1 X 24 Jam Dari Waktu Transaksi Melalui E-mail kepaniteraan.mari@gmail.com.   Setelah Dikeluarkannya Kebijakan Ini, Kepaniteraan Mahkamah Agung Tetap Belum Bisa Melakukan Apa Yang Menjadi Rekomendasi Dari Bpk Tersebut.

      hal Ini Karena Kepatuhan Pengadilan Terhadap Surat Panitera Tersebut Sangat Rendah Dan Rekapitulasi Atas Informasi Setoran Biaya Perkara Tersebut Dilakukan Secara Manual Dan Masih Perlu Membandingkan Dengan Data Rekening Koran Di Bank, Tegas Panitera Ma.

      keadaan Ini Mendorong Kepaniteraan Mahkamah Agung  Mencari Solusi Teknologi Berbasis Produk Layanan Perbankan . Salah Satu Produk Layanan Perbankan Yang Relevan Untuk Mengatasi Masalah Di Atas Adalah Pemanfaatan Virtual Account (va) Yang Saat Ini Banyak Digunakan Dalam Transaksi Perdagangan Elektronik (e-commerce). Virtual Account (va) Itu Sendiri Adalah Nomor Identifikasi Pelanggan (costumers) Yang Dibuka Oleh Bank Atas Permintaan Perusahaan (baca: Lembaga)  Untuk Selanjutnya Diberikan Oleh Perusahaan Kepada Pelanggannya Sebagai Nomor Rekening Tujuan Penerimaan (collection);

       prosedur Pembayaran Biaya Perkara Melalui Va (klik Disini)

      by zenorss

    • Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Triwulan Iii Tahun 2016

      dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Yang Telah Memasuki Triwulan Ke 4, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mengadakan Rapat Koordinasi Pada Hari Rabu, Tanggal 5 Oktober 2016 Bertempat Di Ruang Rapat Lantai 3 Yang Dihadiri Para Pejabat Eselon I, Ii Dan Iii. Adapun Agenda Rapat Sebagai Berikut :

      1.      Laporan Hasil Kinerja Yang Telah Dilaksanakan.

      2.      Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Kegitan.

      3.      Action Yang Dilakukan Dalam Menghadapi Kendala.

      by zenorss

    • Rapat Koordinasi Satgas Sipp Di Lingkungan Peradilan Umum

      direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Mengadakan Kegiatan Rapat Koordinasi Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (satgas Sipp) Di Lingkungan Peradilan Umum Pada Tanggal 28 S.d. 30 September 2016 Di Hotel Park Cawang. Dalam Kegiatan Ini Dibahas Seputar Permasalahan Tentang Aplikasi Sipp Untuk Ditemukan Solusinya Secara Bersama-sama.

      by zenorss

    • Mentoring Implementasi Sipp Di Wilayah Provinsi Papua Dan Papua Barat

      selama Satu Minggu Yaitu Pada Tanggal 8-12 Agustus 2016, Tim Sipp Mahkamah Agung Melakukan Mentoring Implementasi Sipp Di Empat Lingkungan Peradilan Di Wilayah Provinsi Papua Dan Papua Barat. Kegiatan Ini Difasilitasi Oleh Lembaga Donor Proyek Sustain (support For Justice Sector Reform In Indonesia) Yang Didanai Uni Eropa Dan Undp. Sustain Termasuk Pihak Yang Sangat Concern Menyokong Implementasi Sipp Sebagai Salah Satu Aspek Pembaharuan Di Bidang Hukum Dan Keadilan Khususnya Di Mahkamah Agung Ri Sejak Lembaga Ini Dibentuk Di Indonesia Pada 2014 Lalu.

      tim Mentoring Terdiri Dari Anteng Supriyo, S.h., M.h. (hakim Pn Purwokerto/anggota Satgas Sipp Badilum), Achmad Cholil, S.ag., S.h., Ll.m (hakim Pa Bekasi/yustisial Di Badilag), Yunawan Kurnia, S.kom (bua Ma), Marthinalova Noll, S.h. (badilum), Stevanus Dwi Putra, S.kom (badilmiltun), Oktein J. Susak, S.h. (pt Kupang), Ariyo Bimo, Fatahillah Abdul Syukur Dan Devy Nazwir (ketiganya Dari Sustain).

      kegiatan Mentoring Ini Juga Dikawal Oleh Dua Hakim Tinggi Pengawas Pada Badan Pengawasan Ma, Yaitu Naomi Manggalatung, S.h., M.h. Dan Aswan Nurcahyo, S.h., M.h. Badan Pengawasan Ke Depan Akan Semakin Intens Memantau Implementasi Sipp Karena Sipp Juga Menampilkan Fitur Kinerja Aparat Peradilan Yang Dapat Digunakan Sebagai Media Pengawasan Yang Efektif Dan Efisien.

      secara Umum, Implementasi Sipp Di Wilayah Papua Dan Papua Barat Dapat Dikatakan Cukup Bagus. Di Pn Sorong Sebagai Salah Satu Pilot Project Sipp Di Wilayah Timur Indonesia, Tim Mentoring Selain Melakukan Presentasi Tentang Sipp, Selama Sehari Penuh Juga Melakukan Pendampingan Dan Melihat Secara Langsung Antusiasme Warga Pengadilan Dalam Menggunakan Sipp Dalam Proses Administrasi Dan Manajemen Perkara. Meskipun Ditemukan Beberapa Impelementasi Sipp Yang Belum Sesuai Dengan Sop Sebagaimana Diatur Di Dalam Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor : 3/dju/hm02.3/6/2014 Tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi, Dan Sk Dirjen Badilum Nomor 353/dju/sk/hm02.3/3/2015 Tentang Prosedur Penggunaan Dan Supervisi Sipp Di Lingkungan Badan Peradilan Umum, Namun Setelah Mendapatkan Mentoring, Ketua Pengadilan Negeri Sorong Prijanto, S.h., M.h. Beserta Jajaran Dibawahnya Menyatakan Siap Melaksanakan Implementasi Sipp Sesuai Dengan Sop Yang Telah Ditetapkan.

      by zenorss

    • Sosialisasi Aplikasi Sipp Versi 3.1.2 Di Pengadilan Tinggi Medan

      ketua Pengadilan Tinggi Medan, Cicut Sutiarso, Membuka Acara Pelatihan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (sipp) Versi 3.1.2 , Yang Diselenggarakan Pada Hari Selasa, 12 Juli 2016 Di Gedung Pengadilan Tinggi Medan. Dalam Pelatihan Yang Diikuti Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Hakim Tinggi, Panitera, Panitera Pengganti Dan Staf Kepaniteraan, Bertindak Sebagai Pelatih/trainer Adalah Saut Marulitua Pasaribu (wakil Ketua Pn Lubuk Pakam), Adrian Anju Purba (hakim Pn Tarutung), Rizkiansyah (hakim Pn Kabanjahe) Dan Roy Samuel (pengelola Ti Pn Kabanjahe) Yang Juga Merupakan Anggota Satuan Tugas Sipp Ditjen Badilum.

      by zenorss

    • Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mengucapkan Selamat Idul Fitri 1437 H

      segenap Jajaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (badilum) Mahkamah Agung Republik Indonesia Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1437 H. Dengan Ini Kami Menghaturkan Mohon Maaf Lahir Dan Batin.

      by zenorss

    • Streaming Live Launching Aplikasi Sipp Ma

      saksikan Streaming Live Peluncuran Aplikasi Sipp Versi 3.1.2 Untuk 4 Lingkungan Peradilan Di Tautan Ini :

      streaming Live Sipp Ma

      by zenorss

    • Penyerahan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum Sekaligus Sertifikat Iso 9001 : 2015 Kepada Pn Tanjungkarang Dan Pn Bandung

      hari Jumat, Tanggal 26 Februari 2016 Bertempat Di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung Ri Lantai 12, Diadakan Penyerahansertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum Sekaligus Sertifikat Iso 9001 : 2015 Kepada Pn Tanjungkarang Kelas I.a Dan Pn Bandung Kelas I.a Khusus Oleh Dirjen Badilum Kepada Ketua Pn Masing-masing.

      by zenorss

    • Pelatihan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum Dan Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia

      pelatihan Tapm Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Dan Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia Dilaksanakan Selama 3 Hari Berlangsung Dari Tanggal 24 Februari 2016 S/d 26 Februari 2016 Bertempat Di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung Lantai 12. Peserta Pelatihan Ini Terdiri Atas Hakim Tinggi Dari 15 Pengadilan Tinggi Serta Pejabat Dan Staf Di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

      materi Mengenai Pelatihan Tersebut Dapat Didownload Di Bawah Ini :

      materi Pelatihan

      by zenorss

    • Sosialisasi Akreditasi Icpe

      File Attachment : | sosialisasi_akrediatasi_icpe.pdf |

      by zenorss

    • Sosialisasi Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan

      pada Hari Jumat Tanggal 19 Februari 2016, Pukul 08.00-10.30 Wib Bertempat Di Lantai 12 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung Ri Di Selenggarakan Sosialisasi Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum. Acara Dibuka Oleh Dirjen Badilum Sekaligus Pengarahan Mengenai Materi Sosialisasi. Yang Hadir Adalah Seluruh Eselon Ii Ditjen Badilum, Ketua Pengadilan Tinggi Dan Panitera Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia.

      by zenorss

    • Pelantikan Pejabat Eselon Iv Tahun 2016

      pada Hari Senin Tanggal 1 Februari 2016, Bertempat Di Gedung Sekretariat Mahkamah Ri, Lantai Xii, Dilaksanakan Pelantikan Pejabat Eselon Iv Dilingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

      pejabat Yang Dilantik Adalah :

      1.

      firdaus, Sh.

      :

      sebagai Kepala Seksi Administrasi Berkas Perkara Peninjauan Kembali Dit. Pranata Dan Tatalaksana Perkara Perdata

      2.

      drs. A Tidar Tree Irianto

      :

      sebagai Kepala Subbagian Mutasi Sekretariat Dit.jen. Badan Peradilan Umum

      3.

      aris, Sh., Mh.

      :

      sebagai Kepala Seksi Penelaahan Peninjauan Kembali Perdata Dit. Pranata Dan Tatalaksana Perkara Perdata

      4.

      mugenih, Sh.

      :

      sebagai Kepala Seksi Penelaahan Berkas Perkara Kasasi Perdata Dit. Pranata Dan Tatalaksana Perkara Perdata

      5.

      deasi Ariyani, Se.

      :

      sebagai Kepala Seksi Penelaahan Berkas Perkara Tahanan Dit. Pranata Dan Tatalaksana Perkara Pidana

      6.

      novita Aprilianti Rosabita, Sh., Mh.

      :

      sebagai Kepala Seksi Administrasi Kasasi Perdata Dit. Pranata Dan Tatalaksana Perkara Perdata

      7.

      rudi Pramudiyanto, St.

      :

      sebagai Kepala Subbagian Perlengkapan Sekretariat Dit.jen. Badan Peradilan Umum

      8.

      saenal Akbar, Sh., Mh.

      :

      hakim Dipekerjakan Untuk Tugas Peradilan (yustisial) Pada Dit.jen. Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Ri Sebagai Kepala Seksi Pelayanan Peradilan Dit. Pembinaan Administrasi Peradilan Umum

      by zenorss

    • Training Of Trainer Aplikasi Sipp Versi 3.1.1 Di 4 Lingkungan Peradilan

      training Of Trainer Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Versi 3.1.1 Di 4 Lingkungan Peradilan Dilaksanakan Dari Tanggal 11 S/d 15 Januari 2016 Di Badan Litbang Diklat Hukum Dan Peradilan. Kegiatan Ini Melibatkan 150 Peserta Yang Terdiri Atas Hakim Dan Tenaga It. Diharapkan Setelah Mengikuti Kegiatan Ini Para Peserta Yang Dilatih Menjadi Trainer, Bisa Mentransfer Pengetahuan Mengenai Aplikasi Sipp Di Satkernya Masing-masing.

      materi Mengenai Pelatihan Tersebut Dapat Didownload Di Bawah Ini :

      materi Tot Sipp 311

      by zenorss

    • Penyerahan Sertifikat Iso 9001:2008

      pada Hari Jumat, 18 Desember 2015 Tim Internasional Certification Service Management (icsm) Indonesia Menyerahkan Sertifikat Iso 9001:2008 Kepada Sub Direktorat Mutasi Hakim Dan Sub Direktorat Mutasi Panitera Dan Jurusita Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Di Auditorium Gedung Sekretariat Mahkamah Agung Ri, Lantai 12. Sertifikat Diserahkan Oleh Ir. Noza P. Kurniawan, Cla, Sebagai Chairman Komite Akreditasi Nasional (kan) Kepada Dr. H. Herri Swantoro, Sh., Mh., Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum.

      by zenorss

    • Pengawasan Berbasis Aplikasi Sipp Di Pengadilan Negeri Tarutung

      tarutung (30/10/2015) " Pelaksanaan Roll Out Sistem Informasi Penelusuran Perkara (sipp) Versi 3.0.1 Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Medan (pt Medan) Oleh Mahkamah Agung Ri Bersama-sama Dengan Proyek Sustain (eu-undp), Yang Dilangsungkan Pada Tanggal 3-7 Agustus 2015 Di Medan, Telah Menghasilkan Rencana Kerja (action Plan) Pengadilan Negeri Dalam Implementasi Sipp. Rencana Kerja Tersebut Menjadi Acuan Bagi Setiap Pengadilan Negeri Dalam Menjadikan Sipp Yang Tidak Hanya Sebagai Media Informasi Publik Melainkan Sebagai Instrumen Utama Kerja Pengadilan.

      pengadilan Negeri Tarutung (pn Tarutung) Dalam Rencana Aksinya Mempunyai Rencana Kerja Utama Yaitu Menjadikan Sipp Sebagai Media Kerja Utama Dalam Pelaksanaan Tugas-tugas Yudisial. Implementasi Rencana Kerja Tersebut Telah Diwujudkan Salah Satunya Dalam Hal  pengawasan Rutin Pt Medan Yang Dilaksanakan Sejak Tanggal 28 Oktober 2015 Sampai Dengan Tanggal 30 Oktober 2015. Sesuai Arahan Ketua Pn Tarutung, Mian Munthe, S.h., M.h., Dilakukan Rangkaian Persiapan Untuk Terwujudnya Model Baru Pengawasan Dengan Basis Sipp. Wakil Ketua Pn Tarutung, Mateus S. Aji, S.h., M.hum., Dibantu Panitera Pn Tarutung, Armada Sembiring, S.h.,  memimpin Langsung Proses Persiapan Pelaksanaan Pengawasan Pt Medan Dengan Meminta Para Panitera Muda Melakukan Presentasi Langsung Secara Jujur Dan Terbuka Keadaan Administrasi Perkara Pn Tarutung Di Hadapan Tim Pengawas Pengadilan Tinggi Medan.

      rabu, 28 Oktober 2015, Setelah Laporan Umum Panitera Pn Tarutung Mengenai Administrasi Perkara Dan Sistem Pelayanan Publik Yang Ada Di Pengadilan Negeri Tarutung, Para Panitera Muda Pn Tarutung Secara Bergiliran Melakukan Presentasi Administrasi Perkara Di Hadapan Tim Pengawas Pengadilan Tinggi Medan. Dengan Data Sipp Yang Akurat Dan Dapat Dipertanggungjawabkan, Para Panitera Muda Pn Tarutung Secara Terbuka Menyampaikan Laporan Kinerja Jajarannya Secara Detail Untuk Kemudian Dilakukan Diskusi Dalam Rangka Mencari Solusi Terhadap Hambatan Dan Kendala Dalam Pelaksanaan Tugas-tugas Administrasi Yudisial. Setelah Pertemuan Tersebut Tim Pengawas Pt Medan Melakukan Uji Petik Secara Langsung Terhadap Data Yang Disajikan Dalam Sipp Melalui Pengamatan Langsung Terhadap Berkas Perkara, Buku Register Dan Buku Jurnal Keuangan Perkara.

      ketua Pn Tarutung Dalam Laporannya Menyampaikan Bahwa Implementasi Sipp Di Pn Tarutung Dapat Diwujudkan Salah Satunya Dengan Menjadikan Pencatatan Administrasi Perkara Dilakukan Pertama Dan Utama Melalui Sipp. Pengisian Data Perkara Di Buku Register Dan Buku Jurnal Kemudian Dilakukan Dengan Mengacu Sepenuhnya Pada Data Sipp. Hal Ini Dilakukan Agar Akurasi Data Dalam Sipp Terjaga Dan Dapat Dipertanggungjawabkan.

      evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Pt Medan Dilakukan Oleh Hakim Tinggi Pengawas Pt Medan, Yansen Pasaribu, S.h., Yang Dalam Evaluasinya Menyampaikan Apresiasi Tinggi Atas Model Pengawasan Berbasis Sipp Yang Dilakukan Pn Tarutung. Pengawasan Berbasis Sipp Tersebut Merupakan Model Pengawasan Baru Yang Harus Dilaksanakan Di Pengadilan-pengadilan Lain Karena Model Pengawasan Tersebut Berlangsung Sangat Efektif Dan Efisien. Sipp Mampu Menampilkan Data Yang Cepat, Rinci Dan Akurat Tentang Keadaan Perkara Manakala Register Elektronik Pada Sipp Diisi Secara Tertib Dan Tepat Waktu. Hal Tersebut Berbeda Jika Pengawasan Utamanya Dilakukan Dengan Melihat Buku Register Perkara. Paparan Para Panmud Pn Tarutung Secara Lengkap, Terbuka Dan Jujur Mengenai Kondisi Dan Permasalahan Yang Dihadapi Menjadikan Solusi-solusi Dapat Dimunculkan Bersama Sehingga Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan, Kredibilitas Dan Transparansi Pengadilan Dapat Terwujud.

       

      by zenorss