Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri / PHI / TIPIKOR Bengkulu Kelas IA

Jl. Sungai Rupat - Pagar Dewa, Kota Bengkulu

E-Learning Mahkamah Agung Republik Indonesia

Komunikasi Data Nasional

Sistem Informasi Kepegawaian

Portal Sistem Informasi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Bengkulu

website sistem informasi pengawasan

Berita Badan Peradilan Umum

Berita Badan Peradilan Umum

Berikut ini adalah berita terbaru Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia.

berisikan tentang Informasi Berita dan Informasi Pengumuman dari Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung.

  • Berita Informasi Badan Peradilan Umum (Badilum)

    • Mentoring Persiapan Implementasi Sipp Versi 3.2.0

      dalam Rangka Rencana Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (sipp) Versi 3.2, Ditjen Badilum Melalui Satuan Tugas Sipp Melakukan Mentoring Pada Pengadilan Negeri Kabanjahe Pada Hari Selasa, 31 Maret 2017. Tim Yang Terdiri Dari Rizkiansyah (pn Sekayu), Misra Dewita (badilum), Jhon Hendriansyah (pn Kuala Tungkal), Puji Wiyono (pn Klaten), Ariyo Bimmo Dan Devy Nazwir (proyek Sustain Eu-undp) Diterima Oleh Plt. Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Dr. Dahlan, S.h., M.h., Yang Dilanjutkan Presentasi Dan Diskusi Yang Diikuti Oleh Hakim Dan Pegawai.  

      suwidya, S.h., Ll.m., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan Yang Ditugaskan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Untuk Mengikuti Kegiatan Mentoring Ini Dalam Sambutannya Menyampaikan, Bahwa Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Telah Memberi Instruksi Agar Pengadilan Yang Telah Meraih Akreditasi Penjaminan Mutu Untuk Mendaftarkan Diri Menjadi Anggota International Consortium For Court Excellence (icce), Salah Satu Yang Perlu Diperhatikan Terkait Hal Tersebut Adalah Kebenaran Informasi Penanganan Perkara Yang Tersaji Dalam Sipp, Oleh Karenanya Penting Bagi Pengadilan Menampilkan Data Perkara Secara Tepat Dan Akurat.

      pengadilan Tidak Mempunyai Persoalan Mengenai Media Atau Instrument Penyampaian Informasi Atau Data Penanganan Perkara, Oleh Karena Saat Ini Sistem Dan Infrastruktur Dasarnya Sudah Tersedia Dan Memadai. Persoalannya Sekarang Adalah Pada Akuntabilitas Datanya. Menampilkan Informasi Penanganan Perkara Yang Benar Dan Akurat Bukan Lagi Semata-mata Memenuhi Tuntutan Masyarakat, Akan Tetapi Juga Harus Menjadi Merupakan Kebutuhan Bagi Aparatur Peradilan Agar Pengadilan Semakin Kredibel. Informasi Yang Tersaji Kepada Masyarakat Melalui Sipp Haruslah Dapat Dipertanggungjawabkan. Sebagai Contoh Adalah Pemutakhiran Dan Akurasi Jadwal Sidang, Penggunaan Biaya Perkara Perdata Dan Amar Putusan. Oleh Karenanya Sekarang Sudah Saatnya Pengadilan Memaksimalkan Mekanisme Quality Control Atas Data Yang Disajikan Kepada Publik. Perlu Adanya Evaluasi Berjenjang Dan Berkelanjutan Atas Informasi Penanganan Perkara Yang Dimasukkan Oleh User, Dan Keterlibatan Secara Aktif Hakim Dan Panitera Pengganti Dalam Penginputan Data Mutlak Diperlukan Sebagaimana  Se Dirjen Badilum Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Administrasi Peradilan Berbasis Teknologi Informasi. Demikian Disampaikan Oleh Rizkiansyah (pn Sekayu) Sebagai Pengantar Sebelum Disampaikan Pemaparan Teknissipp Versi 3.2.

      koordinator Tim Pengembang Sipp, Puji Wiyono, Kemudian Menjelaskan Mengenai Fitur Terbaru Dari Sipp Versi 3.2 Yakni Diantaranya:

      penambahan Template Dokumen.

      peningkatan Fungsi Pengiriman Panggilan/pemberitahuan Delegasi, Dimana Dalam Hitungan Menit Berkas Delegasi Akan Diterima Pn Yang Dimintakan Bantuan Setelah Dikirim Oleh Pn Pengaju.

      integrasi Sipp, Direktori Putusan Dan Aplikasi Siap, Dimana Terjadi Komunikasi Data Yang Bersifat Bolak Balik Dari Pn, Pt Dan Ma. Selain Itu Pengisian Direktori Putusan Juga Akan Dilakukan Melalui Sipp

      peningkatan Fungsi Pencatatan Diversi Dalam Perkara Anak

      puji Wiyono Juga Menambahkan Bahwa Sipp Versi 3.2 Telah Dilakukan Uji Coba Di Beberapa Pn Dan Pn Kabanjahe Juga Akan Dijadikan Tempat Untuk Ujicoba.

      sebelum Acara Berakhir, Terjadi Tanya Jawab Dari Peserta Diskusi Mengenai Implementasi Sipp. Dalam Tanya Jawab Tersebut Terungkap Bahwa Salah Satu Penanya Adalah Pegawai Pn Simalungun Yang Datang Ke Pn Kabanjahe Setelah Mendapat Informasi Dari  pt Medan Tentang Adanya Tim Yang Akan Melakukan Mentoring Mengenai Sipp Versi Terbaru.

    • Upacara Peringatan Hut Ipaspi Ke-23

       jumat 23 September 2017, Diadakan Upacara Peringatan Hut Ipaspi Yang Ke-23 Di Halaman Pengadilan Negeri Bandung Kelas Ia Khusus Yang Dihadiri Oleh Dirjen Badan Peradilan Umum Bapak dr. Herri Swantoro, S.h., M.h., Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Bapak H. Arwan Byrin, S.h., M.h., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Bapak Zaid Umar Bobsaid, S.h.,m.h., Sesepuh Ipaspi, Para Kontingen Pengadilan Negeri Sejawa Barat, Beserta Kontingen Pengadilan Agama Bandung, Pengadilan Tinggi Agama Bandung, Pengadilan Tata Usaha Negera Bandung, Dan Pengadilan Militer Bandung. Acara Diawali Dengan Laporan Ketua Panitia Porda Ipaspi Bandung Bapak Dr. H. Asep Dedi Suwasta, S.h., M.h. Dilanjutkan Dengan Pemukulan Goong Oleh Dirjen Badilum Sebagai Tanda Diawalinya Porda Ipaspi Kemudian Menerbangkan Balon Ke Udara Dan Diteruskan Dengan Acara Hiburan Antara Lain Angklung, Barongsai, Rampak Gendang, Dan Marching Band.

    • Kegiatan Pelatihan Bagi Assesor Pengadilan Tinggi Dan Assesor Dari 4 (empat) Lingkungan Peradilan Di Ma Ri

      pada Hari Minggu-selasa, 16-20 September 2017, Telah Diadakan kegiatan Pelatihan Bagi Assesor Pengadilan Tinggi Dan Assesor Dari 4 (empat) Lingkungan Peradilan Di Ma Ri. Kegiatan Dilakukan Di Badan Litbang Diklat Kumdil Mari Di Megamendung, Bogor, Jawa Barat.

       

      pelatihan Ini Dibuka Oleh ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung Ri, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, Sh.,llm Didampingi Oleh Direktur Jenderaal Badan Peradilan Umum, Dr Herri Swantoro, Sh, Mh Dan Kepala Badan Diklat Litbang Kumdil, Dr Zarof Ricar, Sh, S.sos, M.hum.

       

      kegiatan Ini Menghadirkan Pemateri Dari Pejabat Eselon I Dan Ii Di Lingkungan Mahkamah Agung, Serta Menghadirkan Pula h. Atja Sondjaja, Sh, Guru Besar Emeritus Universitas Padjajaran.

    • Inovasi Kepaniteraan Ma: Kini Setor Biaya Perkara Kasasi/pk Dapat Menggunakan Rekening Virtual

      jakarta | Panitera Mahkamah Agung Telah Membuat Kebijakan Inovatif Terkait Metode Penyetoran Biaya Perkara Kasasi/peninjauan Kembali/hak Uji Materiil. Jika Sebelumnya Penyetoran Biaya Perkara Dikirim Ke Nomor Rekening Penampung (pooling Account) Maka Kini Penyetoran Tersebut Dilakukan Dengan Rekening Virtual Yang Terhubung Ke Rekening Penampung.  Seperti Halnya Di Dunia E-commerce,  penggunaan Rekening Virtual  dalam Pembayaran Biaya Perkara, Memungkinkan Mahkamah Agung Mengetahui Secara Akurat Semua  Informasi Yang Terkait Dengan  Pemohon Kasasi Selaku Pengirim Uang, Seperti: Nama Pemohon Kasasi, Nomor Perkara, Asal Pengadilan.

      kebijakan Tersebut Tertuang Dalam Surat Bernomor 2167/pan/ku.00/8/2017 Tanggal 23 Agustus 2017 Yang Ditujukan Kepada Seluruh Ketua Pengadilan Tingkat Banding Dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Se-indonesia, Termasuk Ketua Pengadilan Pajak.

      pihak Yang Mengajukan Permohonan Upaya Hukum Kasasi/peninjauan Kembali/ Dalam Perkara Perdata, Perdata Khusus, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Serta Permohonan Hak Uji Materiil Harus Diarahkan Oleh Pengadilan Untuk Membayar Biaya Perkara Melalui Rekening Virtual (virtual Account)., Tulis Panitera Dalam Suratnya.

      rekening Virtual (virtual Account) Dibuat Oleh Pengadilan Untuk Setiap Pemohon Upaya Hukum  secara Unik Menggunakan Aplikasi Direktori Putusan Mahkamah Agung. Rekening Virtual Yang Di-generate Oleh Aplikasi Direktori Putusan Ini Terdiri Dari 16 Angka  Yang Terdiri Dari  Empat Angka Pertama Sebagai Kode Rekening Virtual  Di Bni Dan  Virtual Id Yang Terhubung Dengan  Rekening Giro Biaya Perkara (179179175)  dan Dua Belas Angka Sisanya Merupakan Kombinasi Antara Kode Satker, Nomor Perkara, Bulan Dan Tahun Putus Serta Kode Pihak  Yang Mengajukan Upaya Hukum. 

      pemberitahuan Nomor Rekening Virtual Disampaikan Oleh Sistem Bni E-collection Melalui E-mail Yang Didaftarkan Pada Form Generator Va Di Aplikasi Direktori Putusan.   Selain  Diberitahukan Melalui E-mail, Nomor Rekening Virtual Juga Dapat Di Cetak Di Halaman Aplikasi Direktori Putusan. Dalam Pemberitahuan Tersebut, Disebutkan Juga Jumlah Nominal Yang Harus Dibayarkan Dan Waktu Jatuh Tempo Pembayaran. Jika Waktu Jatuh Tempo Terlampaui Sedangkan Pembayaran Belum Dilakukan, Maka  Harus Dibuat Nomor Rekening Virtual Yang Baru.

      penyetoran Biaya Perkara Ke Nomor Rekening Virtual Yang  Telah Dibuat Oleh Pengadilan Dapat Dilakukan Melalui  Counter Bank, Atm  Atau Mobil Banking Dari Semua  Bank. Perlu Diingat, Penyetoran Harus Dilakukan Sebelum Waktu Jatuh Tempo Yang Tertera Dalam Lembar Tagihan Yang Telah Dikirim Via E-mail.

      apabila  Pembayaran Telah Berhasil Dilakukan, Maka Sistem Bni E-collection Akan Memberikan Notifikasi Melalui Surat Elektronik  Yang Didaftarkan.  Mengenai Notifikasi Ini, Sistem Secara Otomatis Didesain Untuk Mengirimkan Ke E-mail Pengadilan Tingkat Pertama Tempat Permohonan Upaya Hukum Didaftarkan Dan E-mail Kepaniteraan. Pada Saat Rekening Giro Penampung Biaya Perkara Menerima Setoran,  Secara Real Time Sistem Informasi Perkara Mahkamah Agung Akan Mendapat Notifikasi  Bahwa Telah Ada Setoran Biaya Perkara Yang Disertai Informasi Nama Pihak  Berperkara, Nomor Perkara, Nama Pengadilan, Jumlah Biaya Perkara Dan Jenis Upaya Hukum.

      panitera Ma Menegaskan Bahwa Apabila Penyetoran Biaya Perkara Telah Dilakukan Melalui Rekening Virtual Kepaniteraan Mahkamah Agung Maka Pengadilan Tidak Perlu Lagi Mengirimkan Copy Bukti Setor Biaya Perkara Sebagaimana Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 1661/pan/ot.00/9/2016 Tanggal 20 September 2016.

      sementara Itu, Apabila Rekening Virtual Tidak Dapat Dibuat Karena Adanya Gangguan Sistem Atau Koneksi Internet, Sementara Tenggang Waktu Upaya Hukum Akan Segera Berakhir, Maka Penyetoran Biaya Kembali Ke Cara Lama Yakni Transfer Ke Rekening Kepaniteraan Mahkamah Agung Pada Bni Syariah Dengan Nomor Rekening  179179175. Pengadilan Pun Harus Menyampaikan Bukti Transaksi Sebagaimana Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 1661/pan/ot.00/9/2016 Tanggal 20 September 2016;

      alasan Pemanfaatan Va

      menurut Panitera Ma, Saat Ini, Penyetoran Biaya Perkara Dilakukan Dengan Cara Transfer Ke Rekening Giro Penampung Biaya Perkara Di Bni Syariah. Pengiriman Biaya Perkara Dilakukan Oleh  Pihak Berperkara Ketika Upaya Hukum Didaftarkan Atau Dikirimkan Oleh Pengadilan Ketika Pemberkasan Selesai. Dengan Prosedur Seperti Ini, Rekening Kepaniteraan Mahkamah Agung Akan Menerima Biaya Perkara  Sebelum Perkara Tersebut Diregistrasi Di Mahkamah Agung Bahkan Sebelum Berkas Perkara Diterima.

      keadaan Ini Menyulitkan Mahkamah Agung Untuk Mengidentifikasi Peruntukan Biaya Perkara Dengan Perkara Yang Akan Ditangani Di Mahkamah Agung. Kesulitan Ini Akan Bertambah Apabila Penyetoran Biaya Perkara Tanpa Disertai Informasi Perkara Yang Diajukan Upaya Hukum Antara Lain: Nomor Perkara Tingkat Pertama/banding Dan Nama Pihak Berperkara, Kata Panitera Ma.

      ketika Biaya Perkara Disetor Ke Rekening Kepaniteraan Mahkamah Agung, Maka Ia Akan Tercampur Dengan Biaya Untuk Perkara Yang Sedang Dalam Proses Pemeriksaan Dan  Sisa Biaya  Bagi Perkara Yang Sudah Selesai.  Mahkamah Agung Kesulitan Untuk Memilah Mana  Uang Untuk Perkara Yang Belum Diregister, Mana Uang Untuk Perkara Yang Sedang Dalam Proses Pemeriksaan Dan Mana Uang Untuk Perkara Yang Sudah Selesai. Kondisi Ini Dari Perspektif Pengelolaan Keuangan Merupakan Keadaan Yang Tidak Tertib.

      apalagi Saat Ini Kepaniteraan Mahkamah Agung Memaksimalkan Penggunaan Biaya Proses Untuk Percepatan Penanganan Perkara Melalui Kegiatan Koreksi Bersama, Rapat Di Luar Jam Kerja, Konsinyering Baca Berkas, Penggandaan Berkas Untuk Kepentingan Membaca Serentak, Dan Lain-lain. Penggunaan Biaya Tersebut Saat Ini Tanpa Memperhitungkan Apakah Uang Yang Digunakan Berasal Dari Biaya Perkara Yang  Sedang Diperiksa, Atau Dikoreksi, Imbuh Panitera Ma.

      oleh  Karena Itu, Badan Pemeriksa Keuangan (bpk) Memberikan Rekomendasi Kepada Panitera Mahkamah Agung Untuk Mencari Solusi Atas Persoalan Tersebut Sehingga status Uang Perkara Yang Berada dalam Rekening Bank Dapat Dipisahkan Berdasarkan Status Penyelesaian Perkara, Yaitu Perkara Yang Belum Terdaftar, Perkara Yang Sedang Dalam Proses Dan Perkara  Yang Sudah Dikirim Ke Pengadilan Pengaju. Rekomendasi Bpk Tersebut Dipertegas Oleh  Perintah Ketua Mahkamah Agung Nomor 23.a/kma/hk.01/iv/2015 Tanggal 15 April 2015.

      untuk Menindaklanjuti  Rekomendasi Bpk Tersebut, Panitera Mahkamah Agung Menerbitkan Surat Nomor  1393/pan/ot.00/9/2015  Dan Surat Nomor  1661/pan/ot.00/9/2016 Tanggal  20 September 2016  Yang Ditujukan Kepada seluruh Pengadilan Tingkat Pertama. Kedua Surat Tersebut Pada Pokoknya Meminta Agar Pengadilan Tingkat Pertama Mengirimkan Copy Bukti Setor Biaya Perkara Dilengkapi Dengan Informasi Nomor Perkara Pengadilan Tingkat Pertama Dan Banding Serta Nama Pihak Berperkara Paling Lama 1 X 24 Jam Dari Waktu Transaksi Melalui E-mail alamat Email Ini Dilindungi Dari Robot Spam. Anda Memerlukan Javascript Yang Aktif Untuk Melihatnya. Document.getelementbyid('cloak094893db410ab88524c65c98c5afa45d').innerhtml = ''; Var Prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; Var Path = 'hr' + 'ef' + '='; Var Addy094893db410ab88524c65c98c5afa45d = 'kepaniteraan.mari' + '@'; Addy094893db410ab88524c65c98c5afa45d = Addy094893db410ab88524c65c98c5afa45d + 'gmail' + '.' + 'com'; Var Addy_text094893db410ab88524c65c98c5afa45d = 'kepaniteraan.mari' + '@' + 'gmail' + '.' + 'com';document.getelementbyid('cloak094893db410ab88524c65c98c5afa45d').innerhtml += ''+addy_text094893db410ab88524c65c98c5afa45d+''; .   Setelah Dikeluarkannya Kebijakan Ini, Kepaniteraan Mahkamah Agung Tetap Belum Bisa Melakukan Apa Yang Menjadi Rekomendasi Dari Bpk Tersebut.

      hal Ini Karena Kepatuhan Pengadilan Terhadap Surat Panitera Tersebut Sangat Rendah Dan Rekapitulasi Atas Informasi Setoran Biaya Perkara Tersebut Dilakukan Secara Manual Dan Masih Perlu Membandingkan Dengan Data Rekening Koran Di Bank, Tegas Panitera Ma.

      keadaan Ini Mendorong Kepaniteraan Mahkamah Agung  Mencari Solusi Teknologi Berbasis Produk Layanan Perbankan . Salah Satu Produk Layanan Perbankan Yang Relevan Untuk Mengatasi Masalah Di Atas Adalah Pemanfaatan Virtual Account (va) Yang Saat Ini Banyak Digunakan Dalam Transaksi Perdagangan Elektronik (e-commerce). Virtual Account (va) Itu Sendiri Adalah nomor Identifikasi Pelanggan (costumers) Yang Dibuka Oleh Bank Atas Permintaan Perusahaan (baca: Lembaga)  Untuk Selanjutnya Diberikan Oleh Perusahaan Kepada Pelanggannya Sebagai Nomor Rekening Tujuan Penerimaan (collection);

       prosedur Pembayaran Biaya Perkara Melalui Va (klik Disini)

    • Peresmian Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Aplikasi Pelayanan Berbasis It Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

      pada Hari Jumat, 25 Agustus 2017 Telah Diadakan Peresmian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (ptsp) Dan Aplikasi Pelayanan Berbasis It Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

       

      peresmian Ini Dilakukan Langsung Oleh Ketua Mahkamah Agung Ri, Yang Mulia Prof Dr Hatta Ali, Sh, Mh. Acara Ini Dihadiri Direktur Jendereal Badan Peradilan Umum, Dr Herri Swantoro, Sh, Mh, Para Ketua Pengadilan Tinggi Se-indonesia, Para Ketua Pengadilan Negeri Kelas Ia Dan Kelas Ia Khusus Se-indonesia Dan Para Tamu Undangan.

    • Pelantikan Kepala Balitbang Diklat Kumdil Dr. Zarof Ricar, Sh, S.sos, M.hum Oleh Ketua Mahkamah Agung Ri

      selasa, 22/8/2017, Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Hatta Ali, Sh., Mh Melantik Dr. Zarof Ricar, Sh., S.sos., M.hum Sebagai Kepala Balitbang Diklat Hukum Dan Peradilan Bertempat Diruang Kusuma Atmadja Lantai 14 Gedung Mahkamah Agung. Pelantikan Ini Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 98/tpa Tahun 2017 Tanggal 25 Juli 2017. Hadir Dalam Pelantikan Tersebut Wakil Ketua Ma, Wakil Ketua Mk, Panglima Tni, Ketua Kamar Mahkamah Agung, Hakim Agung, Hakim Ad Hoc, Pejabat Eselon I Dan Ii Serta Para Undangan Lainnya

    • Selamat Atas Dilantiknya Dr. Zarof Ricar, Sh, S.sos, M.hum Sebagai Kepala Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Ri

      segenap Keluarga Besar Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (badilum) Mengucapkan Selamat Atas Dilantiknya Dr. Zarof Ricar Sh, S.sos, M.hum Sebagai Kepalabadan Penelitian Dan Pengembangan Dan Pendidikan Dan Pelatihan Hukum Dan Peradilan (balitbang Diklat Kumdil) Mahkamah Agung Ri.

    • Bakti Sosial Operasi Katarak Badan Peradilan Umum Di Rumah Sakit Islam Sunan Kudus Di Kudus

      pada Tanggal 22 S.d 23 Juli 2017 Telah Diselenggarakan Bakti Sosial Operasi Katarak Bertempat Di Rs Islam Sunan Muria. Bakti Sosial Operasi Katarak Tersebut Merupakan Wujud Kepedulian Sosial Dirjen Badan Peradilan Umum Ma badilum Dr. H. Herri Swantoro, S.h, M.h Bagi  warga Masyarakat Kudus Dan Sekitarnya, bekerjasama Dengan Andreas Sofiandi Dari Erha Klinik,   Persatuan Dokter Mata Indonesia (perdami), Dinas Kesehatan Kudus Dan Rsi Sunan Kudus.

        sebagai Representasi dirjen Badilum Ma Di Kota Kudus Dan Pengadilan Tinggi Semarang Sebagai Provost Depan Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Kudus Dibawah Koordinator Duta Baskara, S.h., M.h, Kpn Kudus, Dr. Henny Trimira Handayani, S.h., M.h., Wkpn Kudus, Para Hakim Dan Seluruh Karyawan Pengadilan Negeri Kudus Bahu Membahu Terlibat Langsung Dalam Mensukseskan Pelaksanaan Bakti Sosial Operasi Katarak Tersebut.

                  Persiapan Bakti Sosial Operasi Katarak Tersebut  telah Dimulai Dua Bulan Sebelumnya Dengan Menyebarkan Informasi Tentang Adanya Operasi Katarak Gratis Di Kota Kudus, Pati Dan Demak. Pada Saat Pendaftaran  pada Tanggal 19 Mei S.d 16 Juli 2019  terjaring Sekitar 750 Calon Pasien, Kemudian Panitia  Melakukan screeningberupa Tes Gula Darah Dan Tensi, Sehingga Tersaring 283 Calon Pasien Yang  Dapat Dilakukan Operasi Katarak, Dan Pada Saat Pelaksanaan Karena Berbagai Alasan Ternyata  22 Calon Pasien Tidak Hadir, Sehingga Jumlah Calon Pasien Yang Hadir Menjadi 261 Orang.  

    • Selamat Atas Wisuda Doktoral Dr. H. Herri Swantoro, Sh, Mh, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

      segenap Pejabat Dan Staf Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (badilum) Mengucapkan Selamat Atas Wisuda Doktoral Dr. H. Herri Swantoro, Sh, Mh, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Yang Telah Resmi Mendapatkan Gelar Doktor Di Bidang Ilmu Hukum.

      wisuda Ini Merupakan Bagian Dari Wisuda Lulusan Gelombang Iii Tahun Akademik 2016/2017 Di Universitas Padjadjaran, Bandung, Yang Digelar Pada Hari Rabu, 3 Mei 2017.

    • Kunjungan Dirjen Badilum Ke Pn Trenggalek, Pn Ponorogo, Pn Wates, Pn Wonosari Dan Pt Yogyakarta

      dalam Rangka Menjalankan Fungsi Pengawasan Dan Pembinaan, Dirjen Badilum Melakukan Kunjungan Dan Inpeksi Mendadak (sidak) Ke Pn Trenggalek, Pn Ponorogo, Pn Wates, Pn Wonosari Dan Pt Yogyakarta. Kunjungan Ini Berlangsung Pada Hari Kamis Hingga Selasa, 20-25 April 2016.

    • Dirjen Badilum Menerima Kunjungan Dari Studiecentrum Rechtspleging (ssr) Belanda

      pada Hari Rabu, 26 April 2017, dirjen Badilum Dr H Herri Swantoro Sh Mh Menerima Kunjungan Dari Studiecentrum Rechtspleging (ssr) Belanda, Yang Dilakukan Oleh Direktur Ssr Tonnie Hulman. Kunjungan Tersebut  memiliki Tujuan Untuk Membantu Mengembangkan Kemampuan Sumber Daya Manusia (sdm) Tenaga Teknis Pengadilan Khususnya Hakim, Dengan Melakukan Assessment Dalam Kerangka Memetakan Kebutuhan Yang Sebenarnya, Atau Riil, Yang Dibutuhkan Dibutuhkan Di Sistem Pengadilan Indonesia. 

      pertemuan Ini Dilakukan Di Kantor Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Gedung Sekretariat Mahkamah Agung, Cempaka Putih, Jakarta. Dalam Pertemuan Ini Hadir Pula Dr Haswandi, Se, Sh, M.hum, (direktur  pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum) Dan Zahlisa Vitalita, Sh, (kepala Sub Direktorat Mutasi Hakim Ditjen Badilum).

    • Sosialisasi Perma No. 12 Tahun 2016 Dan Implementasi E-tilang Oleh Ditjen Badilum

      untuk Mensukseskan Tata Tertib Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas, Sesuai Dengan Peraturan  mahkamah Agung No 12 Tahun 2016, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (ditjen Badilum) Telah Melaksanakan Serangkaian Sosialisasi. Sosialisasi Ini Bekerja Sama Dengan Tim Korlantas Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Dan Bank Bri.

      sosialisasi Ini Telah Dilaksanakan Di jawa Tengah, D.i Yogyakarta, Sulawesi Selatan (1-3 Maret 2017), nusa Tenggara Barat, Maluku Utara, Lampung ( 8-10 Maret 2017), jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat (15-17 Maret 2017), Kalimantan Selatan Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur (22-24 Maret 2017),  aceh, Bengkulu , Sulawesi Tengah (29-31 Maret 2017), Papua, Bangka Belitung, Sulawesi Tenggara (5-7 April 2017), Dan Di Papua Barat, Sulawesi Barat, Serta Gorontalo  (12-14 April 2017).

    • Pembinaan Panitera Pengadilan Negeri Di Wilayah Pengadilan Tinggi Banda Aceh Dalam Implementasi Dan Penegakan Hukum Di Lingkungan Peradilan Umum

      banda Aceh, Badilum.info - Rabu,12 Oktober 2016.

      direktorat Pembinaan Tenaga Teknis  Peradilan Umum Ditjen Badilum Mengadakan Kegiatan Pembinaan Panitera Pengadilan Negeri Di Wilayah Pengadilan Tinggi Banda Aceh Dalam Implementasi Dan Penegakan Hukum Di Lingkungan Peradilan Umum Yang Dilaksanakan Dari Tanggal 12 Sampai Dengan 14 Oktober 2016 Di Hotel Mekkah, Banda Aceh. Kegiatan Tersebut Mempunyai Tujuan Yaitu : Membekali Kemampuan Teknis Administrasi Dan Teknis Yudisial Bagi Jajaran Pimpinan Kepaniteraan Di Wilayah Pt  Banda Aceh, Dengan Harapan Agar Seluruh Jajaran Kepaniteraan Khususnya Pt  Banda Aceh Memiliki Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Mempunyai Kemampuan Di Bidang Teknis Administrasi Dan Manajerial Peradilan. Dalam Melaksanakan Tugas Di Pengadilan Diperlukan Peningkatan Mutu Bagi Kepaniteraan Agar Sesuai Dengan Standar, Norma, Kriteria Dan Prosedur Tentang Tugas Dan Tanggung Jawab Selaku Panitera. Sehingga Melalui Kegiatan Pembekalan Teknis Administrasi Bagi Panitera & Wakil Panitera Pengadilan Negeri Diharapkan Semakin Tersedianya Sumber Daya Manusia Di Lingkungan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yang Kredibel Dan Profesional.

      kegiatan Pembinaan Panitera Pengadilan Negeri Di Wilayah Pengadilan Tinggi Banda Aceh Dalam Implementasi Dan Penegakan Hukum Di Lingkungan Peradilan Umum Dibuka Secara Resmi Oleh Direktur Pranata Dan Tatalaksana Perkara Pidana Drs. Wahyudin, M.si. Dalam Sambutannya Beliau Mengatakan Bahwa Kegiatan Pembinaan Ini Sangat Penting Mengingat Tantangan Yang Dihadapi Oleh Panitera Kedepan Akan Lebih Komplek Dan Memerlukan Keahlian Dan Profesional. Kegiatan Pembinaan Panitera Ini Diikuti Oleh 50 Peserta Yang Terdiri Dari Panitera, Wakil Panitera Dan Panitera Muda.

    • Pembinaan Panitera Pengadilan Negeri Di Wilayah Pengadilan Tinggi Banda Aceh Dalam Implementasi Dan Penegakan Hukum Di Lingkungan Peradilan Umum

      banda Aceh, Badilum.info -  rabu,12 Oktober 2016.

      direktorat Pembinaan Tenaga Teknis  Peradilan Umum Ditjen Badilum Mengadakan Kegiatan Pembinaan Panitera Pengadilan Negeri Di Wilayah Pengadilan Tinggi Banda Aceh Dalam Implementasi Dan Penegakan Hukum Di Lingkungan Peradilan Umum Yang Dilaksanakan Dari Tanggal 12 Sampai Dengan 14 Oktober 2016 Di Hotel Mekkah, Banda Aceh. Kegiatan Tersebut Mempunyai Tujuan Yaitu : Membekali Kemampuan Teknis Administrasi Dan Teknis Yudisial Bagi Jajaran Pimpinan Kepaniteraan Di Wilayah Pt  Banda Aceh, Dengan Harapan Agar Seluruh Jajaran Kepaniteraan Khususnya Pt  Banda Aceh Memiliki Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Mempunyai Kemampuan Di Bidang Teknis Administrasi Dan Manajerial Peradilan. Dalam Melaksanakan Tugas Di Pengadilan Diperlukan Peningkatan Mutu Bagi Kepaniteraan Agar Sesuai Dengan Standar, Norma, Kriteria Dan Prosedur Tentang Tugas Dan Tanggung Jawab Selaku Panitera. Sehingga Melalui Kegiatan Pembekalan Teknis Administrasi Bagi Panitera & Wakil Panitera Pengadilan Negeri Diharapkan Semakin Tersedianya Sumber Daya Manusia Di Lingkungan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yang Kredibel Dan Profesional.

      kegiatan Pembinaan Panitera Pengadilan Negeri Di Wilayah Pengadilan Tinggi Banda Aceh Dalam Implementasi Dan Penegakan Hukum Di Lingkungan Peradilan Umum Dibuka Secara Resmi Oleh Direktur Pranata Dan Tatalaksana Perkara Pidana Drs. Wahyudin, M.si. Dalam Sambutannya Beliau Mengatakan Bahwa Kegiatan Pembinaan Ini Sangat Penting Mengingat Tantangan Yang Dihadapi Oleh Panitera Kedepan Akan Lebih Komplek Dan Memerlukan Keahlian Dan Profesional. Kegiatan Pembinaan Panitera Ini Diikuti Oleh 50 Peserta Yang Terdiri Dari Panitera, Wakil Panitera Dan Panitera Muda.

       

    • Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Triwulan Iii Tahun 2016

      dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Yang Telah Memasuki Triwulan Ke 4, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mengadakan Rapat Koordinasi Pada Hari Rabu, Tanggal 5 Oktober 2016 Bertempat Di Ruang Rapat Lantai 3 Yang Dihadiri Para Pejabat Eselon I, Ii Dan Iii. Adapun Agenda Rapat Sebagai Berikut :

      1.      Laporan Hasil Kinerja Yang Telah Dilaksanakan.

      2.      Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Kegitan.

      3.      Action Yang Dilakukan Dalam Menghadapi Kendala.