Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri / PHI / TIPIKOR Bengkulu Kelas IA

Jl. Sungai Rupat - Pagar Dewa, Kota Bengkulu

E-Learning Mahkamah Agung Republik Indonesia

Komunikasi Data Nasional

Sistem Informasi Kepegawaian

Portal Sistem Informasi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Bengkulu

website sistem informasi pengawasan

Berita Badan Peradilan Umum

Berita Badan Peradilan Umum

Berikut ini adalah berita terbaru Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia.

berisikan tentang Informasi Berita dan Informasi Pengumuman dari Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung.

  • Berita Informasi Badan Peradilan Umum (Badilum)

    • Rapat Koordinasi Ditjen Badilum Dalam Rangka Persiapan Pameran Laporan Tahunan Ma Ri

      pada Hari Senin, Tanggal 12 Februari 2018, Telah Diadakan rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Dalam Rangka Persiapan Pameran Laporan Tahunan Ma Ri. Rapat Ini Dipimpin Langsung Oleh Direktur Jenderal badan Peradilan Umum, Dr. H. Herri Swantoro, S.h., M.si. Pembahasan Rapat Adalah Mengenai Rencana Keikutsertaan Ditjen Badilum dalam pameran Laporan Tahunan Ma Ri, Yang Rencananya Akan Diadakan Pada Hari Kamis, 1 Maret 2018, Di Jakarta Convention Center (jcc) Senayan.

       

       

       

       

       

       

       

       

    • Peresmian Ptsp, E-skum Dan Atr Pada 6 (enam) Pengadilan Negeri Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang

      direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Diwakili Oleh Direktur Pranata Dan Tatalaksana Perkara Pidana, Drs. Wahyudin, M.si, Meresmikan Ptsp, E-skum Dan Atr Pada 6 (enam) Pengadilan Negeri Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, Pada Hari Kamis, Tanggal 08 Februari 2018, Bertempat Di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas Ia, Dihadiri Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, Zaid Umar Bobsaid S.h.,m.h., Serta Para Pimpinan Pengadilan Negeri Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.

      6 (enam) Pengadilan Negeri Yang Diresmikan Layanannya Adalah:

      1. Pengadilan Negeri Tanjungkarang

      2. Pengadilan Negeri Metro

      3. Pengadilan Negeri Kalianda

      4. Pengadilan Negeri Kota Agung

      5. Pengadilan Negeri Kota Bumi

      6. Pengadilan Negeri Gunung Sugih

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

    • Kegiatan Rekonsiliasi Dan Konsolidasi Laporan Keuangan Tahun 2017 Di Batam

      kegiatan Rekonsiliasi Dan Konsolidasi Laporan Keuangan Tahun 2017 Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan Dilaksanakan Di Hotel Nagoya Hill Batam Selama 3 Hari Mulai Tanggal 22 S/d 24 Januari 2018.

      kegiatan Laporan Keuangan Semester Ii (dua) Tahun 2017 Ini Dibuka Oleh Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung Ri Yang Mewakili Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Ri.

      dalam Kesempatan Tersebut, Kepala Biro Keuangan Ma Ri Menyampaikan Beberapa Hal Terkait Pelaksanaan Laporan Keuangan Yang Berbasis Akrual Kepada Seluruh Peserta Yang Dihadiri Oleh Para Operator Saiba Dan Operator Simak-bmn Tingkat Korwil 03, 04 Dan 05.

      pelaksaan Laporan Keuangan Dipa Teknis Diharapkan Mampu Memberikan Kontribusi Yang Maksimal Dalam Memperoleh Opini Laporan Keuangan Mahkamah Agung Wajar Tanpa Pengecualian (wtp) Yang Ke-6 Serta Mampu Meminimalkan Kesalahan Dalam Menyajikan Laporan Keuangan.

       

    • Turnamen Tenis Lapangan Piala Bergilir Dirjen Badilum Dan Pembinaan Di Wilayah Hukum Pt Bengkulu

      pada Tanggal 12 Januari 2018, Telah Diadakan turnamen Tenis Lapangan Memperebutkan Piala Bergilir Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung. Kegiatan Ini Diadakan Di lapangan Tennis Indoor Pemprov Bengkulu, Kota Bengkulu. Kegiatan Diikuti Oleh Jajaran Pengadilan Di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Dan Dibuka Oleh Plt Gubernur Bengkulu, lapangan Tennis Indoor Pemprov Bengkulu, rohidin Mersyah Dan Dihadiri Oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Dr. Herri Swantoto, S.h., M.h. Dan Ketua Pengadilan Tinggi Bengukulu, h. Wahjono, Sh, M.hum

       

      turnamen Ini Dilanjutkan Dengan Kunjungan Kerja Oleh Dirjen Badilum,  Untuk Melaksanakan Pembinaan Kepada Pengadilan Tinggi Bengkulu Dan Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu.

       

       

    • Forum Pembaruan Peradilan Indonesia Atau Indonesian Judicial Reform Forum (ijrf)

      pada Hari Senin, 15 Januari 2018 Dan Selasa, 16 Januari 2018, Telah Diselenggarakan forum Pembaruan Peradilan Indonesia Atau Indonesian Judicial Reform Forum (ijrf). Kegiatan Dilakukan Di Perpustakaan Nasional, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta.

       

      kegiatan Ini Dilakukan Dengan Diskusi "refleski Pembaruan Peradilan Indonesia", "praktik Yurisprudensi Dan Kepastian Hukum Dalam Sistem Hukum Eropa Kontinental", "kepastian Hukum Dan Iklim Berusaha Di Indonesia","efisiensi Dan Transparansi Manajemen Perkara Di Pengadilan", "memberantas Perilaku Koruptif Di Pengadilan", Dan "akses Peradilan Bagi Kelompok Rentan".

       

      pemateri Dalam Acara Ini Antara Lain Adalah Prof Takdir Rahmadi, S.h., L.l.m (ketua Kamar Pembinaan Ma Ri), Dr. H. M. Syarifuddin, S.h., M.h. (wakil Ketua Mahkamah Agung Ri Bidang Yudisial), Prof. Adriaan Bedner (professor Van Vollenhoven Institue For Law), Syamsul Maarif, S.h,m.h (hakim Agung Kamar Perdata Ma Ri), Dan Made Aryawan, S.h. M.hum (panitera Ma Ri)

       

      kegiatan Ini Merupakan Kerjasama Mahkamah Agung Dengan Lembaga Kajian Dan Advokasi Independensi Peradilan (leip); Indonesia Corruption Watch (icw); Institute For Criminal Justice Reform (icjr); Masyarakat Pemantau Peradlan Indonesia (mappi Fhui); Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan (pshk); Dan Pusat Kajian Dan Advokasi Perlindungan Dan Kualitas Hidup Anak (puskapa).

       

    • Pertemuan Hakim Perempuan Indonesia 2018

      hari Kamis-sabtu, Tanggal 18-20 Januari 2018 Penggurus Ikahi Mengadakan Acara Pertemuan Hakim Perempuan Indonesia Di Hotel Mercure Ancol Jakarta. Agenda Dalam Kegiatan Ini Adalah Malam Ramah Tamah Pada Hari Kamis. Kemudian Audensi Dan Anjangsana Kepada Pimpinan Mahkamah Agung Ri Dan Di Tutup Pada Hari Sabtu dengan Seminar Ilmiah Bertema "penegakan Hukum Terhadap Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum".

       

      ketua Mahkamah Agung Bertindak Sebagai Keynote Speaker Dan Pembicara Adalah Menteri Kelautan Dan Perikanan, Dr (hr) Susi Pudjiastuti, Menteri Luar Negeri Retno P Marsudi Serta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.  

       

       

       

       

       

       

    • Peresmian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (ptsp) Dan Launching Aplikasi E-panjar Di Pengadilan Negeri Cibinong

      pada Hari Rabu, Tanggal 10 Januari 2018, Telah Diadakan peresmian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (ptsp) Dan launching Aplikasi E-panjar Oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Dr. H. Herri Swantoro, S.h., M.h., Di Pengadilan Negeri Cibinong, Kab. Bogor, Jawa Barat

       

      acara Peresmian Dihadiri Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, H. Arwan Byrin, S.h.,m.h., Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, Lendriarty Janis, S.h., M.h., Sekretaris Pengadilan Tinggi Bandung, Drs. Subardji, S.h. Dan Pejabat Lainnya Dilingkungan Peradilan Umum.

       

       

       

    • Pembinaan Dan Peresmian Ptsp Di Pengadilan Negeri Pekanbaru

       

      pada Tanggal 13 Desember 2017, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Dr. H. Herri Swantoro S.h., M.h., Telah Melakukan Pembinaan Sekaligus Peresmian Pelayanan Tunggal Satu Pintu (ptsp) Di Lingkungan Pengadilan Negeri Pekanbaru, Provinsi Riau

    • Rapat Dalam Rangka Pemberitahuan Dan Koordinasi Di Lingkungan Sekretariat Ditjen Badilum

       

      pada Hari Rabu, Tanggal 03 Januari 2018, Telah Diadakan Rapat Dalam Rangka Pemberitahuan Dan Koordinasi Di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Rapat Diadakan Di Gedung Sekretariat Ma Ri, Jl Ahmad Yani 58 Jakarta Pusat Dan Dihadiri Segenap Pejabat Dan Staf Di Lingkungan sekretariat Ditjen Badilum

    • Penyerahan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Oleh Ketua Mahkamah Agung

      editasi

      makassar " Humas : Ketua Mahkamah Agung Prof.dr.m.hatta Ali, Sh., Mh Didampingi Oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Dan Para Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Agama Dan Militer Dan Tata Usaha Negara Menyerahkan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Kepada 261 Pengadilan Tingkat Banding Dan Tingkat Pertama, Bertempat Di Ballroom Hotel Clarion, 29/11/2017.

      penyerahaan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Kali Ini Sungguh Merupakan Momentum Yang Istimewa, Dimana Penyerahaan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Tidak Hanya Diberikan Kepada Badan Peradilan Umum, Melainkan Diberikan Juga Kepada Pengadilan Agama, Militer Dan Tata Usaha Negara.

      dalam Sambutannya Ketua Mahkamah Agung Menjelaskan Bahwa Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Ini Harus Dimiliki Oleh Setiap Pengadilan, Baik Pengadilan Umum, Agama, Militer Dan Tata Usaha Negara, Juga Akan Sebagai Penilaian Bagi Para Pimpinan Pengadilan Dalam Promosi Dan Mutasi.

       

      sedangkan Direktur Jenderal Peradilan Umum Mengingatkan Kepada Seluruh Pimpinan Pengadilan Baik Tingkat Banding Dan Pertama, Bahwa Akreditasi Mendorong Optimalisasi Sarana, Prasarana Dan Sistem Manajemen Untuk Mewujudkan Performa, Kinerja Dan Pelayanan Publik Yang Prima, Bukan Bermewah Mewahan Apalagi Memaksanakan Diri Untuk Mewujudkan Tampilan Yang Hebat Dengan Mengunakan Anggaran Di Luar Dipa.

      pengadilan Sebagai Benteng Terakhir Penegak Hukum Harus Terus Menerus Memperbaiki Sistem Pengadilan Guna Meningkatkan Kepercayaan Publik, Salah Satu Wujud Dari Badan Peradilan Yang Agung Adalah Pengadilan Yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik Yang Prima, Tutur Ketua Mahkamah Agung.

       

      hadir Dalam Acara Tersebut Wakil Ketua Mahkamah  Agung, Pejabat Eselon I, Ii, Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding, Tingkat Pertama. Adapun Rincian 4 Lingkungan Peradilan Yang Menerima Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Sebagai Berikut :

          5 Pengadilan Tinggi Dengan Akreditasi A

          3 Pengadilan Tinggi Dengan Akreditasi B

          107 Pengadilan Negeri Dengan Akreditasi A

          38 Pengadilan Negeri Dengan Akreditasi B

          82 Mahkamah Syariah / Pengadilan Agama Dengan Akreditasi A

          16 Mahkamah Syariah / Pengadilan Agama Dengan Akreditasi B

          1 Pengadilan Militer Dengan Akreditasi A

          4 Pengadilan Militer Dengan Akreditasi B

          2 Pengadilan Tata Usaha Negara Dengan Akreditasi A

          3 Pengadilan Tata Usaha Negara Dengan Akreditasi B  (humas)

    • Mentoring Persiapan Implementasi Sipp Versi 3.2.0

      dalam Rangka Rencana Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (sipp) Versi 3.2, Ditjen Badilum Melalui Satuan Tugas Sipp Melakukan Mentoring Pada Pengadilan Negeri Kabanjahe Pada Hari Selasa, 31 Maret 2017. Tim Yang Terdiri Dari Rizkiansyah (pn Sekayu), Misra Dewita (badilum), Jhon Hendriansyah (pn Kuala Tungkal), Puji Wiyono (pn Klaten), Ariyo Bimmo Dan Devy Nazwir (proyek Sustain Eu-undp) Diterima Oleh Plt. Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Dr. Dahlan, S.h., M.h., Yang Dilanjutkan Presentasi Dan Diskusi Yang Diikuti Oleh Hakim Dan Pegawai.  

      suwidya, S.h., Ll.m., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan Yang Ditugaskan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Untuk Mengikuti Kegiatan Mentoring Ini Dalam Sambutannya Menyampaikan, Bahwa Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Telah Memberi Instruksi Agar Pengadilan Yang Telah Meraih Akreditasi Penjaminan Mutu Untuk Mendaftarkan Diri Menjadi Anggota International Consortium For Court Excellence (icce), Salah Satu Yang Perlu Diperhatikan Terkait Hal Tersebut Adalah Kebenaran Informasi Penanganan Perkara Yang Tersaji Dalam Sipp, Oleh Karenanya Penting Bagi Pengadilan Menampilkan Data Perkara Secara Tepat Dan Akurat.

      pengadilan Tidak Mempunyai Persoalan Mengenai Media Atau Instrument Penyampaian Informasi Atau Data Penanganan Perkara, Oleh Karena Saat Ini Sistem Dan Infrastruktur Dasarnya Sudah Tersedia Dan Memadai. Persoalannya Sekarang Adalah Pada Akuntabilitas Datanya. Menampilkan Informasi Penanganan Perkara Yang Benar Dan Akurat Bukan Lagi Semata-mata Memenuhi Tuntutan Masyarakat, Akan Tetapi Juga Harus Menjadi Merupakan Kebutuhan Bagi Aparatur Peradilan Agar Pengadilan Semakin Kredibel. Informasi Yang Tersaji Kepada Masyarakat Melalui Sipp Haruslah Dapat Dipertanggungjawabkan. Sebagai Contoh Adalah Pemutakhiran Dan Akurasi Jadwal Sidang, Penggunaan Biaya Perkara Perdata Dan Amar Putusan. Oleh Karenanya Sekarang Sudah Saatnya Pengadilan Memaksimalkan Mekanisme Quality Control Atas Data Yang Disajikan Kepada Publik. Perlu Adanya Evaluasi Berjenjang Dan Berkelanjutan Atas Informasi Penanganan Perkara Yang Dimasukkan Oleh User, Dan Keterlibatan Secara Aktif Hakim Dan Panitera Pengganti Dalam Penginputan Data Mutlak Diperlukan Sebagaimana  Se Dirjen Badilum Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Administrasi Peradilan Berbasis Teknologi Informasi. Demikian Disampaikan Oleh Rizkiansyah (pn Sekayu) Sebagai Pengantar Sebelum Disampaikan Pemaparan Teknissipp Versi 3.2.

      koordinator Tim Pengembang Sipp, Puji Wiyono, Kemudian Menjelaskan Mengenai Fitur Terbaru Dari Sipp Versi 3.2 Yakni Diantaranya:

      penambahan Template Dokumen.

      peningkatan Fungsi Pengiriman Panggilan/pemberitahuan Delegasi, Dimana Dalam Hitungan Menit Berkas Delegasi Akan Diterima Pn Yang Dimintakan Bantuan Setelah Dikirim Oleh Pn Pengaju.

      integrasi Sipp, Direktori Putusan Dan Aplikasi Siap, Dimana Terjadi Komunikasi Data Yang Bersifat Bolak Balik Dari Pn, Pt Dan Ma. Selain Itu Pengisian Direktori Putusan Juga Akan Dilakukan Melalui Sipp

      peningkatan Fungsi Pencatatan Diversi Dalam Perkara Anak

      puji Wiyono Juga Menambahkan Bahwa Sipp Versi 3.2 Telah Dilakukan Uji Coba Di Beberapa Pn Dan Pn Kabanjahe Juga Akan Dijadikan Tempat Untuk Ujicoba.

      sebelum Acara Berakhir, Terjadi Tanya Jawab Dari Peserta Diskusi Mengenai Implementasi Sipp. Dalam Tanya Jawab Tersebut Terungkap Bahwa Salah Satu Penanya Adalah Pegawai Pn Simalungun Yang Datang Ke Pn Kabanjahe Setelah Mendapat Informasi Dari  pt Medan Tentang Adanya Tim Yang Akan Melakukan Mentoring Mengenai Sipp Versi Terbaru.

    • Upacara Peringatan Hut Ipaspi Ke-23

       jumat 23 September 2017, Diadakan Upacara Peringatan Hut Ipaspi Yang Ke-23 Di Halaman Pengadilan Negeri Bandung Kelas Ia Khusus Yang Dihadiri Oleh Dirjen Badan Peradilan Umum Bapak dr. Herri Swantoro, S.h., M.h., Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Bapak H. Arwan Byrin, S.h., M.h., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Bapak Zaid Umar Bobsaid, S.h.,m.h., Sesepuh Ipaspi, Para Kontingen Pengadilan Negeri Sejawa Barat, Beserta Kontingen Pengadilan Agama Bandung, Pengadilan Tinggi Agama Bandung, Pengadilan Tata Usaha Negera Bandung, Dan Pengadilan Militer Bandung. Acara Diawali Dengan Laporan Ketua Panitia Porda Ipaspi Bandung Bapak Dr. H. Asep Dedi Suwasta, S.h., M.h. Dilanjutkan Dengan Pemukulan Goong Oleh Dirjen Badilum Sebagai Tanda Diawalinya Porda Ipaspi Kemudian Menerbangkan Balon Ke Udara Dan Diteruskan Dengan Acara Hiburan Antara Lain Angklung, Barongsai, Rampak Gendang, Dan Marching Band.

    • Kegiatan Pelatihan Bagi Assesor Pengadilan Tinggi Dan Assesor Dari 4 (empat) Lingkungan Peradilan Di Ma Ri

      pada Hari Minggu-selasa, 16-20 September 2017, Telah Diadakan kegiatan Pelatihan Bagi Assesor Pengadilan Tinggi Dan Assesor Dari 4 (empat) Lingkungan Peradilan Di Ma Ri. Kegiatan Dilakukan Di Badan Litbang Diklat Kumdil Mari Di Megamendung, Bogor, Jawa Barat.

       

      pelatihan Ini Dibuka Oleh ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung Ri, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, Sh.,llm Didampingi Oleh Direktur Jenderaal Badan Peradilan Umum, Dr Herri Swantoro, Sh, Mh Dan Kepala Badan Diklat Litbang Kumdil, Dr Zarof Ricar, Sh, S.sos, M.hum.

       

      kegiatan Ini Menghadirkan Pemateri Dari Pejabat Eselon I Dan Ii Di Lingkungan Mahkamah Agung, Serta Menghadirkan Pula h. Atja Sondjaja, Sh, Guru Besar Emeritus Universitas Padjajaran.

    • Inovasi Kepaniteraan Ma: Kini Setor Biaya Perkara Kasasi/pk Dapat Menggunakan Rekening Virtual

      jakarta | Panitera Mahkamah Agung Telah Membuat Kebijakan Inovatif Terkait Metode Penyetoran Biaya Perkara Kasasi/peninjauan Kembali/hak Uji Materiil. Jika Sebelumnya Penyetoran Biaya Perkara Dikirim Ke Nomor Rekening Penampung (pooling Account) Maka Kini Penyetoran Tersebut Dilakukan Dengan Rekening Virtual Yang Terhubung Ke Rekening Penampung.  Seperti Halnya Di Dunia E-commerce,  penggunaan Rekening Virtual  dalam Pembayaran Biaya Perkara, Memungkinkan Mahkamah Agung Mengetahui Secara Akurat Semua  Informasi Yang Terkait Dengan  Pemohon Kasasi Selaku Pengirim Uang, Seperti: Nama Pemohon Kasasi, Nomor Perkara, Asal Pengadilan.

      kebijakan Tersebut Tertuang Dalam Surat Bernomor 2167/pan/ku.00/8/2017 Tanggal 23 Agustus 2017 Yang Ditujukan Kepada Seluruh Ketua Pengadilan Tingkat Banding Dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Se-indonesia, Termasuk Ketua Pengadilan Pajak.

      pihak Yang Mengajukan Permohonan Upaya Hukum Kasasi/peninjauan Kembali/ Dalam Perkara Perdata, Perdata Khusus, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Serta Permohonan Hak Uji Materiil Harus Diarahkan Oleh Pengadilan Untuk Membayar Biaya Perkara Melalui Rekening Virtual (virtual Account)., Tulis Panitera Dalam Suratnya.

      rekening Virtual (virtual Account) Dibuat Oleh Pengadilan Untuk Setiap Pemohon Upaya Hukum  secara Unik Menggunakan Aplikasi Direktori Putusan Mahkamah Agung. Rekening Virtual Yang Di-generate Oleh Aplikasi Direktori Putusan Ini Terdiri Dari 16 Angka  Yang Terdiri Dari  Empat Angka Pertama Sebagai Kode Rekening Virtual  Di Bni Dan  Virtual Id Yang Terhubung Dengan  Rekening Giro Biaya Perkara (179179175)  dan Dua Belas Angka Sisanya Merupakan Kombinasi Antara Kode Satker, Nomor Perkara, Bulan Dan Tahun Putus Serta Kode Pihak  Yang Mengajukan Upaya Hukum. 

      pemberitahuan Nomor Rekening Virtual Disampaikan Oleh Sistem Bni E-collection Melalui E-mail Yang Didaftarkan Pada Form Generator Va Di Aplikasi Direktori Putusan.   Selain  Diberitahukan Melalui E-mail, Nomor Rekening Virtual Juga Dapat Di Cetak Di Halaman Aplikasi Direktori Putusan. Dalam Pemberitahuan Tersebut, Disebutkan Juga Jumlah Nominal Yang Harus Dibayarkan Dan Waktu Jatuh Tempo Pembayaran. Jika Waktu Jatuh Tempo Terlampaui Sedangkan Pembayaran Belum Dilakukan, Maka  Harus Dibuat Nomor Rekening Virtual Yang Baru.

      penyetoran Biaya Perkara Ke Nomor Rekening Virtual Yang  Telah Dibuat Oleh Pengadilan Dapat Dilakukan Melalui  Counter Bank, Atm  Atau Mobil Banking Dari Semua  Bank. Perlu Diingat, Penyetoran Harus Dilakukan Sebelum Waktu Jatuh Tempo Yang Tertera Dalam Lembar Tagihan Yang Telah Dikirim Via E-mail.

      apabila  Pembayaran Telah Berhasil Dilakukan, Maka Sistem Bni E-collection Akan Memberikan Notifikasi Melalui Surat Elektronik  Yang Didaftarkan.  Mengenai Notifikasi Ini, Sistem Secara Otomatis Didesain Untuk Mengirimkan Ke E-mail Pengadilan Tingkat Pertama Tempat Permohonan Upaya Hukum Didaftarkan Dan E-mail Kepaniteraan. Pada Saat Rekening Giro Penampung Biaya Perkara Menerima Setoran,  Secara Real Time Sistem Informasi Perkara Mahkamah Agung Akan Mendapat Notifikasi  Bahwa Telah Ada Setoran Biaya Perkara Yang Disertai Informasi Nama Pihak  Berperkara, Nomor Perkara, Nama Pengadilan, Jumlah Biaya Perkara Dan Jenis Upaya Hukum.

      panitera Ma Menegaskan Bahwa Apabila Penyetoran Biaya Perkara Telah Dilakukan Melalui Rekening Virtual Kepaniteraan Mahkamah Agung Maka Pengadilan Tidak Perlu Lagi Mengirimkan Copy Bukti Setor Biaya Perkara Sebagaimana Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 1661/pan/ot.00/9/2016 Tanggal 20 September 2016.

      sementara Itu, Apabila Rekening Virtual Tidak Dapat Dibuat Karena Adanya Gangguan Sistem Atau Koneksi Internet, Sementara Tenggang Waktu Upaya Hukum Akan Segera Berakhir, Maka Penyetoran Biaya Kembali Ke Cara Lama Yakni Transfer Ke Rekening Kepaniteraan Mahkamah Agung Pada Bni Syariah Dengan Nomor Rekening  179179175. Pengadilan Pun Harus Menyampaikan Bukti Transaksi Sebagaimana Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 1661/pan/ot.00/9/2016 Tanggal 20 September 2016;

      alasan Pemanfaatan Va

      menurut Panitera Ma, Saat Ini, Penyetoran Biaya Perkara Dilakukan Dengan Cara Transfer Ke Rekening Giro Penampung Biaya Perkara Di Bni Syariah. Pengiriman Biaya Perkara Dilakukan Oleh  Pihak Berperkara Ketika Upaya Hukum Didaftarkan Atau Dikirimkan Oleh Pengadilan Ketika Pemberkasan Selesai. Dengan Prosedur Seperti Ini, Rekening Kepaniteraan Mahkamah Agung Akan Menerima Biaya Perkara  Sebelum Perkara Tersebut Diregistrasi Di Mahkamah Agung Bahkan Sebelum Berkas Perkara Diterima.

      keadaan Ini Menyulitkan Mahkamah Agung Untuk Mengidentifikasi Peruntukan Biaya Perkara Dengan Perkara Yang Akan Ditangani Di Mahkamah Agung. Kesulitan Ini Akan Bertambah Apabila Penyetoran Biaya Perkara Tanpa Disertai Informasi Perkara Yang Diajukan Upaya Hukum Antara Lain: Nomor Perkara Tingkat Pertama/banding Dan Nama Pihak Berperkara, Kata Panitera Ma.

      ketika Biaya Perkara Disetor Ke Rekening Kepaniteraan Mahkamah Agung, Maka Ia Akan Tercampur Dengan Biaya Untuk Perkara Yang Sedang Dalam Proses Pemeriksaan Dan  Sisa Biaya  Bagi Perkara Yang Sudah Selesai.  Mahkamah Agung Kesulitan Untuk Memilah Mana  Uang Untuk Perkara Yang Belum Diregister, Mana Uang Untuk Perkara Yang Sedang Dalam Proses Pemeriksaan Dan Mana Uang Untuk Perkara Yang Sudah Selesai. Kondisi Ini Dari Perspektif Pengelolaan Keuangan Merupakan Keadaan Yang Tidak Tertib.

      apalagi Saat Ini Kepaniteraan Mahkamah Agung Memaksimalkan Penggunaan Biaya Proses Untuk Percepatan Penanganan Perkara Melalui Kegiatan Koreksi Bersama, Rapat Di Luar Jam Kerja, Konsinyering Baca Berkas, Penggandaan Berkas Untuk Kepentingan Membaca Serentak, Dan Lain-lain. Penggunaan Biaya Tersebut Saat Ini Tanpa Memperhitungkan Apakah Uang Yang Digunakan Berasal Dari Biaya Perkara Yang  Sedang Diperiksa, Atau Dikoreksi, Imbuh Panitera Ma.

      oleh  Karena Itu, Badan Pemeriksa Keuangan (bpk) Memberikan Rekomendasi Kepada Panitera Mahkamah Agung Untuk Mencari Solusi Atas Persoalan Tersebut Sehingga status Uang Perkara Yang Berada dalam Rekening Bank Dapat Dipisahkan Berdasarkan Status Penyelesaian Perkara, Yaitu Perkara Yang Belum Terdaftar, Perkara Yang Sedang Dalam Proses Dan Perkara  Yang Sudah Dikirim Ke Pengadilan Pengaju. Rekomendasi Bpk Tersebut Dipertegas Oleh  Perintah Ketua Mahkamah Agung Nomor 23.a/kma/hk.01/iv/2015 Tanggal 15 April 2015.

      untuk Menindaklanjuti  Rekomendasi Bpk Tersebut, Panitera Mahkamah Agung Menerbitkan Surat Nomor  1393/pan/ot.00/9/2015  Dan Surat Nomor  1661/pan/ot.00/9/2016 Tanggal  20 September 2016  Yang Ditujukan Kepada seluruh Pengadilan Tingkat Pertama. Kedua Surat Tersebut Pada Pokoknya Meminta Agar Pengadilan Tingkat Pertama Mengirimkan Copy Bukti Setor Biaya Perkara Dilengkapi Dengan Informasi Nomor Perkara Pengadilan Tingkat Pertama Dan Banding Serta Nama Pihak Berperkara Paling Lama 1 X 24 Jam Dari Waktu Transaksi Melalui E-mail alamat Email Ini Dilindungi Dari Robot Spam. Anda Memerlukan Javascript Yang Aktif Untuk Melihatnya. Document.getelementbyid('cloak10f916fff8bb72dc63dbec9989ea9b40').innerhtml = ''; Var Prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; Var Path = 'hr' + 'ef' + '='; Var Addy10f916fff8bb72dc63dbec9989ea9b40 = 'kepaniteraan.mari' + '@'; Addy10f916fff8bb72dc63dbec9989ea9b40 = Addy10f916fff8bb72dc63dbec9989ea9b40 + 'gmail' + '.' + 'com'; Var Addy_text10f916fff8bb72dc63dbec9989ea9b40 = 'kepaniteraan.mari' + '@' + 'gmail' + '.' + 'com';document.getelementbyid('cloak10f916fff8bb72dc63dbec9989ea9b40').innerhtml += ''+addy_text10f916fff8bb72dc63dbec9989ea9b40+''; .   Setelah Dikeluarkannya Kebijakan Ini, Kepaniteraan Mahkamah Agung Tetap Belum Bisa Melakukan Apa Yang Menjadi Rekomendasi Dari Bpk Tersebut.

      hal Ini Karena Kepatuhan Pengadilan Terhadap Surat Panitera Tersebut Sangat Rendah Dan Rekapitulasi Atas Informasi Setoran Biaya Perkara Tersebut Dilakukan Secara Manual Dan Masih Perlu Membandingkan Dengan Data Rekening Koran Di Bank, Tegas Panitera Ma.

      keadaan Ini Mendorong Kepaniteraan Mahkamah Agung  Mencari Solusi Teknologi Berbasis Produk Layanan Perbankan . Salah Satu Produk Layanan Perbankan Yang Relevan Untuk Mengatasi Masalah Di Atas Adalah Pemanfaatan Virtual Account (va) Yang Saat Ini Banyak Digunakan Dalam Transaksi Perdagangan Elektronik (e-commerce). Virtual Account (va) Itu Sendiri Adalah nomor Identifikasi Pelanggan (costumers) Yang Dibuka Oleh Bank Atas Permintaan Perusahaan (baca: Lembaga)  Untuk Selanjutnya Diberikan Oleh Perusahaan Kepada Pelanggannya Sebagai Nomor Rekening Tujuan Penerimaan (collection);

       prosedur Pembayaran Biaya Perkara Melalui Va (klik Disini)

    • Peresmian Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Aplikasi Pelayanan Berbasis It Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

      pada Hari Jumat, 25 Agustus 2017 Telah Diadakan Peresmian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (ptsp) Dan Aplikasi Pelayanan Berbasis It Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

       

      peresmian Ini Dilakukan Langsung Oleh Ketua Mahkamah Agung Ri, Yang Mulia Prof Dr Hatta Ali, Sh, Mh. Acara Ini Dihadiri Direktur Jendereal Badan Peradilan Umum, Dr Herri Swantoro, Sh, Mh, Para Ketua Pengadilan Tinggi Se-indonesia, Para Ketua Pengadilan Negeri Kelas Ia Dan Kelas Ia Khusus Se-indonesia Dan Para Tamu Undangan.