Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri / PHI / TIPIKOR Kelas IA Bengkulu

Jl. Sungai Rupat - Pagar Dewa, Kota Bengkulu

E-Learning Mahkamah Agung Republik Indonesia

Komunikasi Data Nasional

Sistem Informasi Kepegawaian

Portal Sistem Informasi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Bengkulu

website sistem informasi pengawasan

Mewujudkan Paradigma Hukum Progresif

Mewujudkan Paradigma Hukum Progresif

Hakim-300x300

Apakah hukum di Indonesia sudah berpihak kepada rakyat? Apakah hukum di Indonesia saat ini sudah mencerminkan rasa keadilan dimasyarakat? Atau hukum di Indonesia saat ini hanya sebatas kata-kata yang tercantum dalam lembaran negara tanpa ada implementasi nyata, mungkin itulah sederet pertanyaan masyarakat yang sejak dulu dipertanyakan.

Fakta-fakta yang ditemukan di lapangan saat ini mungkin dapat dijadikan justifikasi bahwa esensi dan tujuan hukum di Indonesia belum terwujud. Negara Indonesia adalah negara hukum tapi yang muncul adalah negara kekuasaan, Indonesia sebagai salah satu negara terkorup didunia tapi koruptornya gak tahu kemana. Indonesia adalah negara kaya tapi kekayaannya diambil oknum pejabat negara.

Hukum itu teaching justice tapi dalam kenyataannya finding unjustice (hukum itu mengajarkan keadilan tapi pada faktanya ketidakadilan), hukum itu teaching order tapi finding disorder (hukum mengajarkan keteraturan tapi yang ada adalah ketidakateraturan).

Fenomena serba terbalik tersebut memunculkan stigma negatif dikalangan masyarakat, sesungguhnya hukum di Indonesia ini mau dibawa kemana. Jeremy Bentham pernah berujar bahwa the greatest happiness for the greatest number, tujuan hukum yang sesungguhnya adalah kebahagiaan yang banyak bagi sebanyak-banyaknya manusia. Itulah esensi hukum, itulah tujuan hukum dan itulah harapan masyarakat kepada hukum.

Secara historis Negara Hukum Indonesia lebih dipengaruhi oleh sistem hukum Eropa Kontinental yang berorientasi kepada positivistik hukum, yang lebih mengedepankan teks daripada konteks, dan lebih mengutamakan prosedural justice daripada substansial justice.

Sistem hukum bukanlah hal yang sakral yang tidak dapat dirubah, hukum bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan zaman, dan salah satu paradigma hukum yang dapat diterima dan sejalan dengan kebiasaan bangsa Indonesia adalah paradigma hukum progresif.

Paradigma hukum progresif berangkat dari prinsip dasar bahwa hukum adalah untuk manusia, yang dipelopori oleh ahli hukum Satjipto Rahrdjo. Hukum progresif ini menjadikan hukum dan manusia mempunyai kedudukan yang sejajar. Bukan hukum represif yang mengabdi kepada kekuasaan, sehingga hukum hanya diajdikan legitimasi dan justifikasi kekuasaannya. Hukum progresif ini muncul karena ketidakpuasan dan keprihatinan terhadap kinerja dan penegakan hukum di Indonesia (Dey Rapena : 2012).

Penegakan hukum sebagai titik awal mencari keadilan (seeking justice) dijadikan kesempatan untuk menyimpang dan memeras rakyat. Realita penegakan hukum di Indonesia yaitu tumpul ke atas dan tajam ke bawah adalah benar adanya. “Jual beli perkara” nampaknya tak asing lagi di telinga masyarakat, seakan-akan hukum sebagai komoditi ekonomi.

Disinilah hukum progresif lahir, sebagai upaya untuk menciptakan penegakan hukum yang berujung kepada terciptanya substansial justice. Mewujudkan hukum yang progresif adalah tentang bagaimana koruptor dihukum seberat-beratnya karena sejalan dengan citra hukum progresif yang bersifat responsif dan terpenuhinya substansial justice, daripada menghukum nenek yang mencuri kakao yang secara prosedural justice terpenuhi, karena lebih mengutamakan prosedur-prosedur dan kepastian hukum daripada rasa keadilan yang ada dimasyarakat.

Hukum progresif adalah berbicara tentang bagaimana penguasa dapat sejalan dengan hukum, bukan penguasa yang dengan dasar justifikasinya menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan. Jadi rakyat tidak lagi berteriak bahwa “kita sedang ditindas oleh penguasa yang menggunakan otoritas hukum sebagai dasar pembenarnya”.

Hukum progresif menghendaki bahwa antara pejabat, konglomerat sampai rakyat mempunyai kedudukan hukum yang sama (equality before the law). Bukan persoalan siapa yang melakukan tapi akibat apa yang ditimbulkan.

Hukum bukan hanya sekedar peraturan dan logika tapi jauh lebih penting adalah bagaimana hukum dapat merubah kehidupan sosial dan dapat merubah karakter masyarakat menjadi lebih baik. Hukum adalah untuk manusia itulah prinsip, itulah esensi itulah tujuan hukum progresif.

Disadur dari http://www.hukumpedia.com/ispan1993/mewujudkan-paradigma-hukum-progresif oleh Admin NADYA RUSDA PURMANA